Harapan Jokowi Ketika Resmikan SPAM Umbulan Senilai Rp2 T di Pasuruan

Suara.com - Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, diresmikan pada Senin (22/3/2021).

Presiden Joko Widodo ketika meresmikannya menyatakan bersyukur SPAM Umbulan telah rampung dan sekarang bisa dimanfaatkan masyarakat.

"Alhamdulillahirabbil'alamin SPAM Umbulan yang telah lama dikerjakan hari ini telah rampung dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat utamanya tadi masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan,  Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya," ujar Jokowi.

SPAM Umbulan merupakan air bersih yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat.

Daya tampung kapasitas SPAM Umbulan 4.000 liter per detik. Namun sekarang baru bisa 900 liter.

"Ini air dari sini yang keadaannya sudah bersih lansung bisa dimanfaatkan tidak pakai pengelolaan yang rumit-rumit dan kapasitasnya juga besar 4000 liter per detik, ini gede banget tadi saya tanyakan di lapangan yang baru berjalan itu 900," kata Jokowi.

"Artinya masih ada 80 persen yang harus segera diselesaikan dari pipa utama sampai masuk ke pipa di rumah tangga, ini pekerjaan besarnya ada di situ."

Jokowi meminta kepala daerah, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, dan manajemen PT. Meta Adhya Tirta Umbulan sebagai kontraktor SPAM untuk duduk bersama agar bisa mengetahui tanggungjawab masing-masing terkait SPAM Umbulan.

"Saya minta tadi bupati dan walikota yang akan teraliri oleh air ini agar dengan gubernur dengan Menteri PUPR dan juga manajemen Meta, duduk bersama, ini bukan persoalan gampang. Siapa mengerjakan apa siapa tanggung jawab dimana," kata Jokowi.

Jokowi ingin proyek yang memakan biaya Rp2 triliun lebih itu dapat maksimal dan dirasakan masyarakat secara maksimal pula. Ia tak ingin ada kendala usai rampungnya proyek besar SPAM Umbulan.

"Ini yang penting di situ, jangan sampai proyek besarnya jadi, pipa utamanya selesai, tapi untuk masuk ke rumah tangga ini terkendala karena siapa yang bertanggung jawab tidak jelas apakah PDAM kota atau kabupaten atau PDAM di tingkat provinsi atau Menteri PU," kata dia.

Jokowi meminta pemangku kepentingan untuk segera melakukan rapat dan menentukan siapa yang bertanggungjawab.

"Karena ini kalau nggak diselesaikan di lapangan, praktek yang saya alami yang saya lihat ada waduk gede banget, irigasi primer nya sudah disiapkan, tapi untuk yang sekunder dan tersier tidak ada, terus airnya sampai ke sawah lewat mana? Ini juga sama nanti kalau nggak di lapangan Saya ini ke lapangan melihat saya tanya kan bener, selesaikan secepat-cepatnya," tutur Jokowi. 

Jokowi ingin kerjasama yang telah dibangun dengan skema KPBU dapat segera bermanfaat untuk masyarakat.

Ia juga berharap dengan skema KPBU dapat mengurangi beban APBN.