Suara.com - Cina mendesak AS untuk atasi rasisme hingga penanganan COVID-19. Kecaman yang tertulis di dalam laporan tahunan yang dirilis Kabinet di Beijing Rabu (24/03) adalah balasan atas rangkaian kritik AS pada Cina.
Laporan kebinet di Beijing yang terdiri dari 28 halaman itu mengungkapkan, Amerika Serikat (AS) "melihat situasi epidemi di luar kendali, disertai dengan kekacauan politik, konflik antar etnis, dan perpecahan sosial."
Dokumen yang dirilis Kantor Informasi Dewan Negara juga menyoroti serangan di Capitol, yang erat kaitannya dengan kekerasan menggunakan senjata serta masalah kesenjangan kesehatan.
"Apa yang terjadi di Capitol Hill mengungkapkan kelemahan demokrasi AS," kata Chang Jian, Direktur Institut Hak Asasi Manusia Universitas Nankai di Tianjin, Cina.
"Kedua partai politik (Republik dan Demokrat) itu terkadang melakukan segala hal yang mereka bisa untuk membela kepentingan mereka sendiri ... Mereka akan menghasut perpecahan dan kekerasan di antara orang-orang. Jadi dapatkah masyarakat AS terus berkembang di bawah sistem demokrasinya saat ini? Saya akan memberi tanda tanya di atasnya."
Cina mengeluarkan laporan setiap tahun sebagai tanggapan atas kritik AS terkait serangkaian masalah, seperti pelanggaran terhadap kelompok minoritas di wilayah barat Xinjiang dan Tibet, serta tindakan keras terhadap suara-suara oposisi di Hong Kong.
Munculnya sanksi baru
Pandemi COVID-19 telah menewaskan lebih banyak orang di AS daripada di Cina.
"Mengalahkan pandemi membutuhkan bantuan timbal balik, solidaritas, dan kerja sama di antara semua negara. Namun, AS, yang selalu menganggap dirinya sebagai pengecualian dan superior, melihat sendirian situasi wabah di luar kendali, disertai kekacauan politik, konflik antar etnis, dan perpecahan sosial," kata laporan itu.
Baca Juga: PSM Belum Berencana Bawa Kasus Rasisme yang Menimpa Wanggai ke Polisi
"Kelompok rentan menjadi korban terbanyak yang diakibatkan tindakan sembrono pemerintah terhadap pandemi."
Laporan Cina didasarkan pada materi open-source, berbeda dengan dokumen AS, yang sebagian besar diambil dari karya para diplomat, jurnalis, dan aktivis hak asasi manusia yang tidak selalu dapat mengungkapkan informasi mereka karena ancaman pembalasan dari Partai Komunis Cina.
Laporan itu muncul setelah Uni Eropa bergabung dengan AS, Inggris, dan Kanada dalam menjatuhkan sanksi kepada pejabat Cina atas tuduhan melecehkan etnis minoritas Uighur.
Beijing membalas dengan mengumumkan akan menghukum empat legislator Eropa, seorang peneliti Jerman, dan organisasi hak asasi yang berbasis di Eropa dengan melarang bepergian ke wilayah Cina atau melakukan interaksi keuangan dengan institusi Cina.
H&M tuai banjir kritik di media sosial
Kemarahan masyarakat terhadap merek fesyen H&M juga membanjiri arus informasi di media sosial Cina pada hari Rabu (24/03), ketika Liga Pemuda Komunis dan media pemerintah menyerang perusaaan mode itu atas permyataan sikap "sangat prihatin" tentang laporan kerja paksa di wilayah Xinjiang.
Berita Terkait
-
Babak Baru Dugaan Rasisme Marc Klok, Laporan Wasit Malaysia Justru Ungkap Fakta Ini
-
Bojan Hodak Murka! Desak Bhayangkara FC Minta Maaf ke Marc Klok Soal Tuduhan Rasisme
-
FIFA Kenalkan Aturan Baru Kartu Merah di Piala Dunia 2026 untuk Perangi Rasisme
-
Rasisme Gerogoti Sepak Bola Indonesia, PSSI: Prestasi Tanpa Pembinaan Karakter Tak Cukup
-
Tolak Rasisme di Sepak Bola Indonesia, I.League Tegaskan Komitmen Jaga Integritas Kompetisi
Terpopuler
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
- Bawa Energi Positif, Ini 7 Warna Cat Tembok yang Mendatangkan Hoki Menurut Feng Shui
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- 6 Sunscreen Moisturizer Terbaik untuk Anti Aging, Kulit Kencang dan Bebas Kerutan
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Geger Dugaan Tender Janggal Kemenkes Rp267 M di RSUD Rodo Fabo, Gugatan PTUN Bergulir
-
Alur Komunikasi Petugas PK Dinilai 'Lemot', Nyawa Melayang di Perlintasan Bekasi Timur
-
Intervensi Baleg DPR di Kasus Chromebook Nadiem Makarim? Formappi: Tidak Bisa!
-
Lapor Polisi Duluan, GRIB Jaya Tantang Putri Ahmad Bahar Adu Bukti
-
Terungkap! Dana MBG Rp12 Triliun Mengendap di Rekening Yayasan, Stranas PK: Rawan Korupsi
-
Usulan DPR Masa Jabatan Kapolri 3 Tahun Dinilai Mereduksi Hak Prerogatif Presiden
-
GRIB Jaya Balik Serang Pihak Ahmad Bahar: Tuding Lakukan Doxing hingga Istri Hercules Trauma
-
Polisi Tetapkan Tersangka Kecelakaan KRL Bekasi Timur, Ini Sosoknya
-
PSI Semprot Israel Usai Tahan 9 WNI: Tindakan Pengecut, Langgar Konvensi Jenewa
-
Mendagri: Daerah Segera Realisasikan Tambahan TKD Rp10,6 T untuk Penanganan Pascabencana Sumatera