Suara.com - Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua, mengkritik rencana pemerintah Indonesia yang hendak memasukkan Organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam daftar organisasi teroris.
Benny yang kekinian tinggal di Inggris, justru menilai pemerintah Indonesia lah yang layak disebut sebagai teroris.
"Bagaimana mungkin OPM dikategorikan sebagai organisasi teroris. Sebab, mayoritas rakyat Papua mendukung perjuangan OPM," kata Benny Wenda dalam pernyataan resmi, Kamis (25/3/2021).
Dia melanjutkan, "Kenyataannya, Indonesia adalah negara teroris yang telah melakukan kekerasan massal terhadap rakyat Papua selama hampir enam dekade."
Benny menjelaskan, rakyat West Papua membentuk negara merdeka mereka sendiri sejak tahun 1961.
Tanggal 1 Desember tahun itu, kata dia, Dewan West New Guinea memilih lagu kebangsaan, bendera, dan simbol negara West Papua.
"Kami memiliki sebuah wilayah, orang, dan terdaftar sebagai Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri oleh Komite Dekolonisasi PBB, " jelasnya.
"Bendera kami dikibarkan berdampingan dengan Belanda, dan pelantikan Dewan West New Guinea disaksikan oleh para diplomat dari Belanda, Inggris, Prancis dan Australia," sambungnya.
Namun, kesemua persyaratan negara merdeka itu, kata Benny yang mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Republik West Papua, "dicuri" oleh Indonesia.
Baca Juga: Kembangkan Kreativitas di Negeri Cenderawasih, Ini Upaya Putri Papua
"Semua itu dicuri Indonesia yang melakukan invasi tahun 1963," kata dia.
"Kelahiran negara West Papua merdeka itu tertahan. Inilah mengapa rakyat West Papua melancarkan perjuangan, membentuk OPM untuk mendapatkan kembali negara dan kemerdekaan kami," jelas Benny.
Karena itu, Benny menilai rencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memasukkan OPM sebagai organisasi teroris justru adalah tindakan teroristik.
"Sebab terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, untuk mengintimidasi penduduk, yang bertujuan politik. Inilah yang sebenarnya telah dilakukan Indonesia terhadap rakyat saya selama 60 tahun," klaim Benny.
"Bagaimana kita bisa menjadi teroris ketika Indonesia mengirimkan 20.000 pasukan ke tanah kita dalam tiga tahun terakhir?" ujar Benny.
Pria 46 tahun tersebut juga menyebutkan "OPM di Papua seperti penjaga rumah".
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia
-
Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu
-
Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!
-
Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun
-
Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998
-
Prabowo Murka! Bunga Pinjaman Orang Miskin 24 Persen, Pengusaha Besar Cuma 9 Persen
-
Geger! Bau Menyengat di Pinang Ranti Ternyata Jasad Lansia Sebatang Kara