Suara.com - Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua, mengkritik rencana pemerintah Indonesia yang hendak memasukkan Organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam daftar organisasi teroris.
Benny yang kekinian tinggal di Inggris, justru menilai pemerintah Indonesia lah yang layak disebut sebagai teroris.
"Bagaimana mungkin OPM dikategorikan sebagai organisasi teroris. Sebab, mayoritas rakyat Papua mendukung perjuangan OPM," kata Benny Wenda dalam pernyataan resmi, Kamis (25/3/2021).
Dia melanjutkan, "Kenyataannya, Indonesia adalah negara teroris yang telah melakukan kekerasan massal terhadap rakyat Papua selama hampir enam dekade."
Benny menjelaskan, rakyat West Papua membentuk negara merdeka mereka sendiri sejak tahun 1961.
Tanggal 1 Desember tahun itu, kata dia, Dewan West New Guinea memilih lagu kebangsaan, bendera, dan simbol negara West Papua.
"Kami memiliki sebuah wilayah, orang, dan terdaftar sebagai Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri oleh Komite Dekolonisasi PBB, " jelasnya.
"Bendera kami dikibarkan berdampingan dengan Belanda, dan pelantikan Dewan West New Guinea disaksikan oleh para diplomat dari Belanda, Inggris, Prancis dan Australia," sambungnya.
Namun, kesemua persyaratan negara merdeka itu, kata Benny yang mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Republik West Papua, "dicuri" oleh Indonesia.
Baca Juga: Kembangkan Kreativitas di Negeri Cenderawasih, Ini Upaya Putri Papua
"Semua itu dicuri Indonesia yang melakukan invasi tahun 1963," kata dia.
"Kelahiran negara West Papua merdeka itu tertahan. Inilah mengapa rakyat West Papua melancarkan perjuangan, membentuk OPM untuk mendapatkan kembali negara dan kemerdekaan kami," jelas Benny.
Karena itu, Benny menilai rencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memasukkan OPM sebagai organisasi teroris justru adalah tindakan teroristik.
"Sebab terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, untuk mengintimidasi penduduk, yang bertujuan politik. Inilah yang sebenarnya telah dilakukan Indonesia terhadap rakyat saya selama 60 tahun," klaim Benny.
"Bagaimana kita bisa menjadi teroris ketika Indonesia mengirimkan 20.000 pasukan ke tanah kita dalam tiga tahun terakhir?" ujar Benny.
Pria 46 tahun tersebut juga menyebutkan "OPM di Papua seperti penjaga rumah".
"Kami hanya bertindak untuk membela diri, melindungi diri kami sendiri, tanah air kami, tanah leluhur kami, warisan kami dan sumber daya alam kami, hutan dan gunung," jelasnya.
Untuk diketahui, BNPT berencana mengusulkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris.
Kepala BNPT Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar menyampaikan rencana tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (22/3).
Walaupun demikian, OPM sementara ini masih dikenal sebagai kelompok separatis dan belum ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah.
Status sama juga berlaku untuk sayap militernya, yakni Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, yang saat ini dikenakan status kelompok kriminal bersenjata oleh Indonesia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga