Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sekarang mulai terjadi embargo vaksin Covid-19 dan bisa mengganggu pengiriman vaksin ke Indonesia.
"Terjadi lonjakan kasus di beberapa negara, termasuk di India, sehingga mulai terjadi embargo vaksin dan bisa mengganggu ketersediaan vaksin dalam beberapa bulan ke depan, terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo," ujar Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Pemerintah akan mengantisipasi potensi gangguan pengiriman vaksin agar jangan sampai terjadi kekosongan vaksin di Indonesia.
"Memang alhamdulilah dan insyaAllah hari ini vaksinasi akan menembus 10 juta vaksinasi, dengan kecepatan harian kita mendekat 500 ribu penyuntikan per hari," kata dia.
Pemerintah Indonesia menargetkan tahun ini dapat memberikan vaksin kepada 181,5 juta penduduk.
"Sehingga diharapkan bulan Maret dan April dimana ketersediaan vaksin adalah 15 juta per bulan, kita sudah sesuai kecepatan penyuntikannya," katanya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan pemerintah sudah memesan sebanyak 426 juta dosis vaksin dari sejumlah negara. Vaksin akan Indonesia secara bertahap.
Pada Juli - Agustus, vaksin akan tiba dalam jumlah banyak: 60 sampai 70 juta dosis per bulan.
"Kita sudah booking 426 juta dosis vaksin, tapi datangnya dikit-dikit. Ini datang baru awal 7 juta, naik lagi 11 juta, dikit-dikit. Baru mungkin melimpah Juli atau Agustus baru mungkin per bulan 60-70 juta," kata Jokowi.
Baca Juga: Menteri Kesehatan Khawatir Stok Vaksin di Indonesia Kosong
Para kepala daerah diminta mengawal distribusi vaksin dan pelaksanaannya harus dipastikan berlangsung cepat.
Hal itu dikatakan Jokowi ketika peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta.
"Saya datang ke kabuputan harus tahu, ngerti betul. Target di kabupaten A berapa yang harus divaksin? Wah sebentar pak, bupati harus ngerti, oh 182 ribu pak, jangan pakai kurang lebih kurang lebih 200 ribu pak, itu nggak ngerti berarti," kata Jokowi.
"Harus bisa, berapa yang mau divaksin? 212.300 misalnya oh detail berarti ngerti, tanya kasus harian Covid berapa 'aduh sebentar tanya ke dinkes pak', aduh ini persoalan gede yang semua harus tahu."
Berita Terkait
-
Menkes Budi Tegaskan Peran Kemenkes Awasi Keamanan Program Makan Bergizi Gratis
-
Respons Krisis MBG, Menkes 'Potong Birokrasi', Gandeng Mendagri untuk Fast-Track Sertifikat Higienis
-
Akhirnya Terungkap! Menkes Budi Gunadi Beberkan 3 Penyebab Utama di Balik Krisis Keracunan MBG
-
Alarm Kemanusiaan: 20 Anak di Sumenep Meninggal Akibat Campak, Menkes Turun Tangan
-
Waspada! Menkes Sebut Campak 18 Kali Lebih Menular dari COVID-19, KLB Mengancam Sejumlah Wilayah
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan