Suara.com - Penyebaran paham radikalisme kepada anak-anak muda kerap terjadi di Indonesia. Berkaitan dengan itu, pemerintah pun diharapkan bisa lebih gesit mencegah penerus bangsa terpapar paham radikalisme.
Pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta mengaku prihatin lantaran ajaran radikalisme itu juga sudah mulai pada tingkat PAUD melalui buku-buku pelajaran yang digunakan para siswa. Belum lagi mereka kerap diajak untuk mempraktikan seperti tidak hormat kepada bendera atau melawan nasionalisme.
"Jadi ini sangat memprihatinkan dalam aktivitas-aktivitas mereka diajak ketika pawai dan lain-lain. Jadi usia PAUD hingga perguruan tinggi ada medianya ketika mereka diajar radikalisme," kata Stanislaus dalam diskusi virtual, Jumat (26/3/2021).
Melihat kondisi itu, Stanislaus mengusulkan agar pemerintah fokus terhadap pencegahan supaya anak-anak muda tidak mudah terpapar. Pemerintah bisa melakukan penguatan nasionalisme yang sejatinya mudah meresap bagi generasi penerus.
Fenomena keterlibatan anak-anak muda dalam tindak terorisme juga dikatakannya menjadi kritik bagi pemerintah sendiri. Pasalnya, anak-anak muda yang sudah terpapar lebih memilih untuk belajar soal paham radikalisme ketimbang soal pancasila.
"Ini sebaiknya menjadi kritik bagi pemerintah juga kenapa anak-anak muda banyak yang tidak tertarik dengan pancasila, kenapa tidak tertarik dengan nasionalisme, dia lebih tertarik dengan ajaran lain," tuturnya.
Selain memikirkan sosialisasi perihal nasionalisme, pemerintah juga harus memperkuat nilai budaya.
"Penguatan nilai budaya juga penting karena biasanya kelompok-kelompok ekstrim akan melemahkan budaya."
Baca Juga: Kepala BNPT Sebut Tren Radikalisme Selama Pandemi Menurun, Tapi...
Berita Terkait
-
Analis Sebut Penyebaran Radikalisme Semakin Mudah karena Internet
-
Kepala BNPT Sebut Tren Radikalisme Selama Pandemi Menurun, Tapi...
-
Menag Yaqut: Kasus Radikalisme Meningkat Jelang Pilkada dan Pilpres
-
Viral Anggota Ormas PP Gunakan Mobil Dinas Wali Kota Cilegon, Ini Faktanya
-
Ketua Ormas PP Minta Maaf, Buntut Kasus Pemukulan Perwira Kopassus
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu