Suara.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei nasional terbaru terkait penilaian warga mengenai kondisi politik Indonesia.
Berdasarkan hasil survei bulan Maret, hanya 30 persen warga yang menilai kondisi politik Indonesia baik atau sangat baik.
Angka ini menurun dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19, yakni pada September 2019 yang mencapai 41 persen.
"Dalam survei Maret 2021, warga yang menilai kondisi politik nasional baik/sangat baik sekitar 30 persen, yang menilai sedang 39 persen, yang menilai buruk/sangat buruk 24 persen, dan 8 persen tidak menjawab," ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam acara rilis survei bertajuk "Kondisi Ekonomi-Politik 1 Tahun COVID-19 :Penilaian Publik Nasional" yang dipresentasikan secara daring, Kamis (1/4/2021).
Survei nasional SMRC dilakukan pada 28 Februari-8 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara random (acak) dan diwawancara secara tatap muka. Margin of error penelitian adalah ± 3.07 persen.
Menurut Abbas, penurunan ini menunjukkan bahwa Covid-19 membuat warga menilai kondisi politik Indonesia secara umum menjadi kurang baik atau lebih buruk.
"Pada Oktober 2020, angkanya mencapai 28 persen, sehingga kalau pada Maret ini masih berada di kisaran 30 persen, artinya tidak ada perubahan berarti selama sekitar 6 bulan terakhir," tutur Abbas.
Di sisi lain, survei SMRC kata Abbas, menunjukkan bahwa penilaian warga mengenai kondisi keamanan tidaklah seburuk penilaian pada politik.
Warga yang menilai kondisi keamanan baik/sangat baik sekitar 59 persen, yang menilai sedang 29,3 persen, buruk/sangat buruk 10,4 persen dan 1,3 persen tidak menjawab.
Baca Juga: SMRC: Pendukung Jokowi Dukung Ganjar Pranowo Terkait Capres 2024
Kendati demikian, Abbas menyebut hal tersebut tetap menunjukkan kecenderungan penurunan dibandingkan di masa sebelumnya.
"Pada Maret 2020, persentase warga yang menilai kondisi keamanan baik/sangat baik mencapai 66 persen. Kemudian turun menjadi 53 persen pada Oktober 2020, dan kini menaik kembali menjadi 59 persen.
Sementara dalam hal penegakan hukum, warga yang menilai kondisi penegakan hukum baik/sangat baik sekitar 46,3 persen, sedang 31,7 persen, buruk/sangat buruk 19,4 persen, dan 2,6 persen tidak menjawab.
"Setahun yang lalu, pada Maret 2020, angkanya mencapai 51 persen. Kemudian turun menjadi 42 persen pada Oktober 2020, dan kini nampak memulih menjadi 46 persen," katanya.
Berita Terkait
-
Survei RPI: Publik Setuju Polri Tetapkan Roy Suryo Cs Jadi Tersangka?
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
-
Arogansi Politik vs Sains: Ahli Gizi Dibungkam di Forum MBG
-
Muhammad Rullyandi Sebut Polri Harus Lepas dari Politik Praktis, Menuju Paradigma Baru!
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!