Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, melakukan kunjungan ke Kota Palu pada 31 Maret lalu, guna meninjau langsung perkembangan terkini pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi para korban bencana alam di Sulawesi Tengah.
Dalam kunjungan tersebut, Doni juga memastikan sejauh mana pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melaksanakan proses rehab rekon demi pemulihan kembali infrastruktur bagi para korban bencana.
Memasuki tahun ketiga pasca bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Sulteng, pemerintah terus berupaya menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menyangkut dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon).
Salah satu pekerjaan rumah terbesar pemerintah dalam upaya Rehab Rekon pasca bencana Sulteng adalah menyediakan kembali hunian bagi para penyintas bencana alam di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala yang merupakan daerah terdampak bencana terparah.
Untuk memastikan seluruh pekerjaan sudah terlaksana, Doni berkunjung dan menyapa Warga Terdampak Bencana (WTB) yang sudah menempati huntap Kelurahan Duyu, Kota Palu.
Melihat huntap yang telah selesai dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dibawah pengawasan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II (BP2P Sulawesi II), Doni mengatakan sangat puas dengan hasilnya.
Letjen TNI tersebut sangat mengapresiasi kerjasama antar pemerintah daerah setempat dengan seluruh unit kerja Kementerian PUPR di Sulteng yang telah bersama sama bersinergi dalam upaya Rehab Rekon pasca bencana. Khususnya kepada BP2P Sulawesi II yang telah membangun rumah yang layak bagi warga korban bencana.
Selain itu, ia pun menginstruksikan agar dilakukan penghijauan dengan melakukan penanaman pohon trembesi di kawasan huntap.
"Diharapkan nanti kawasan huntap akan menjadi lebih hijau, lebih nyaman dan bisa menjadi tempat berteduh dan berekreasi bagi masyarakat yang ada di kawasan ini,” jelas Doni.
Baca Juga: Ada 44 Unit, Rusun ASN di Tanjung Selor Siap Dihuni
Total ada 630 unit rumah yang telah rampung dibangun oleh PUPR, yakni di Kelurahan Duyu, Kota Palu (230 Unit) dan di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi (400 unit). Seluruh hunian tersebut merupakan huntap yang dibangun di tahap 1A yang seluruhnya telah rampung.
Sejauh ini, 108 unit Huntap di Kelurahan Duyu telah dilakukan serah terima kunci oleh Pemda Kota Palu kepada para WTB pada 15 Februari lalu.. Sementara sisanya sebanyak 122 unit tengah menunggu penyelesaian pembangunan sarana pendukung lainnya. Tercatat hingga Selasa 30 Maret, sebanyak 15 Kepala Keluarga telah menghuni Huntap Duyu dan mengaku sangat puas dengan kualitas dan fasilitas yang ada di hunian baru mereka.
Seperti halnya yang dirasakan oleh Misky Panyo (53 tahun), seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan yang rumahnya rusak parah dihantam tsunami di Kelurahan Lere pada 28 September 2018 silam. Misky beserta anak istrinya telah menghuni Huntap Duyu yang berada di blok 4B No.3.
Ia mengaku sangat berterima kasih kepada Pemerintah Daerah dan juga Kementerian PUPR yang sudah memberikan rumah yang layak beserta seluruh fasilitasnya yang telah dinikmati oleh dia dan keluarga.
Kepala BP2P Sulawesi II, Suko Wiyono mengatakan akan memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan seluruh Kepala Balai di lingkungan Kementerian PUPR se Sulawesi Tengah demi kesuksesan pembangunan huntap bagi para korban bencana sesuai dengan target dan harapan.
"Kami sebagai pelaksana pembangunan Huntap akan bekerja maksimal dalam rangka pemenuhan hunian yang layak bagi seluruh WTB di Sulteng. Upaya-upaya percepatan pelaksanaan pembangunan hingga penghunian juga terus kami lakukan, baik itu ditingkat internal maupun eksternal", ucap Suko.
Selanjutnya ia pun berharap kepada seluruh pihak dan seluruh WTB agar dapat bekerjasama dalam proses ini. Mari kita satukan niat dan tujuan agar seluruh proses ini dapat berjalan mudah dan lancar.
"Dengan begitu para WTB yang masih tinggal di pengungsian ataupun yang masih menumpang di rumah kerabat bisa segera menghuni Huntap. Semoga semua aktifitas kita mendapat ridho dari Allah dan bernilai pahala," tandas Suko.
Tag
Berita Terkait
-
Ada 44 Unit, Rusun ASN di Tanjung Selor Siap Dihuni
-
PUPR Siapkan Rusus bagi Nelayan yang Rumahnya Terkena Abrasi Pantai
-
Tinjau Dua Ruas Tol Baru JORR II, Menteri PUPR Harap Segera Beroperasi
-
Tingkatkan Kualitas Pendidikan, PUPR Bangun 3 Rusun di NTT
-
Terdiri dari 68 Unit, Kementerian PUPR Kebut Pembangunan Rusun ASN di Jogja
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!