Suara.com - Sejumlah rumah khusus (rusus) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dalam hal ini para nelayan yang rumahnya terkena abrasi pantai, tengah disiapkan di Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Direktorat Jenderal Perumahan, meninjau kesiapan lokasi.
"Kita memastikan kesiapan lokasi dan akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, camat dan kepala desa setempat, termasuk kelengkapan administrasi," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Andy Suganda di Kalbar, beberapa waktu lalu.
Peninjauan dilaksanakan oleh perwakilan Sub Koordinator Wilayah 1 Kalimantan Direkorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kemen PUPR, Oki Riyartono,Direktorat Rumah Khusus, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kalimantan Barat, Jery Widi Handiman, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kubu Raya serta perangkat desa setempat di Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2021 lalu.
"Bantuan rumah khusus untuk para nelayan di Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai, merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah, untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi nelayan yang menjadi korban gelombang besar dan korban abrasi pantai," tambahnya.
Sebagai informasi, rumah para nelayan di Desa Kuala Karang, pada pertengahan Desember 2020, diterpa gelombang besar. Bencana alam tersebut meratakan sekitar 17 rumah warga yang berada di tepi pantai, sedangkan 103 unit rumah nelayan lainnya terancam akan mengalami hal yang sama.
Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai merupakan daerah pinggir pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Untuk menjangkau desa tersebut, mereka harus menempuh perjalanan yang tak mudah.
Sebagai sarana tranportasi, warga dapat menggunakan kapal ataupun speed boat dari kecamatan terdekat kabupaten Kubu Raya dengan waktu tempuh 2 hingga 3 jam perjalanan. Apabila menggunakan kendaraan roda dua warga harus menyeberangi dua buah sungai dan melawati jalan setapak dari Ibukota Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak.
Berita Terkait
-
Untuk Penuhi Kebutuhan Rumah Layak, Rantai Pasokan Perumahan harus Dijaga
-
2.063 Unit Rumah Subsidi di NTB akan Dapat Bantuan PSU
-
Tingkatkan Kualitas Pendidikan, PUPR Bangun 3 Rusun di NTT
-
Terdiri dari 68 Unit, Kementerian PUPR Kebut Pembangunan Rusun ASN di Jogja
-
Kementerian PUPR Jaring Usulan Bantuan PSU Rumah Bersubsidi
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Tragedi di Stasiun Bekasi Timur: 3 Penumpang KRL Tewas dan 38 Korban Luka-luka Dilarikan ke 4 RS
-
KAI Fokus Evakuasi dan Normalisasi Jalur Pasca KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi Timur
-
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
Terkini
-
Dana Asing Keluar Rp 2 Triliun dari Pasar Saham RI Hari Ini, Paling Banyak di BCA
-
Terpusat di Jawa dan Tergantung Musim, Masalah Stabilitas Stok Pangan Indonesia
-
Purbaya Ultimatum Asosiasi Reksa Dana: Sekarang Saya Ikut Awasi, Macam-macam Saya Hajar!
-
Cegah Diabetes hingga Hipertensi, Pemerintah Siapkan Label Khusus di Makanan
-
Bahlil Ngaku Tak Bisa Tidur Mikirin Pasokan LPG
-
Purbaya Dibilang Gila Usai Sebut IHSG Bisa Tembus 28.000 di 2030
-
Pemerintah Wajibkan Dapur Makan Bergizi Gratis Kantongi Sertifikat Higiene
-
Industri Budaya dan Kreatif Sumbang 3 Persen PDB Global, Peluang Identitas Lokal RI Mendunia
-
Putusan KPPU Tuai Kritik, Metodologi Denda Pindar Dinilai Tak Jelas
-
Tiru India, OJK Ingin Investor RI Lebih Punya Banyak Reksa Dana