Suara.com - Kementerian Agama RI sedang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, menyusul pemberian izin ibadah umrah bagi calon jemaah yang sudah divaksin covid-19.
Namun belakangan, syarat vaksin yang disuntikkan harus bersertifikat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Namun Sinovac, salah satu vaksin yang digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia, diketahui belum memiliki sertifikat dari WHO.
Karena itu, kata Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, pihaknya segera berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin.
"Harus informasi ke pak menteri kesehatan ya. Iya (koordinasi)," kata Zainut di kompleks DPR, Jumat (9/4/2021).
Untuk diketahui, otoritas Arab Saudi mengizinkan ibadah umrah, namun dengan catatan hanya untuk jemaah yang sudah divaksin covid-19.
Belakangan, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mempertegas izin tersebut berlaku bagi jemaah yang memang sudah disuntik vaksin dengan sertifikasi WHO.
Sementara diketahui vaksin Covid-19 Sinovac yang kebanyakan disuntikkan kepada masyarakat Indonesia, dikatakan Yaqut belum disertifikasi WHO.
"Sinovac, sebenarnya bukan tidak disetujui pak, tidak begitu. Jadi persyaratan yang diberikan pemerintah Saudi untuk bisa terima jemaah umrah, saya enggak bicara haji saja ya," kata Yaqut dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Kamis (8/4/2021).
Baca Juga: Wamenag Tegaskan Doa Lintas Agama untuk Kegiatan Internal Kemenag
"Kalau umrah itu syaratnya adalah sudah divaksin, kan sudah mulai dibuka mulai Ramadan besok boleh umrah tapi yang sudah divaksin. Vaksinnya itu harus certificated WHO. Jadi sudah disertifikasi WHO, sementara Sinovac belum," ujarnya.
Kendati belum bersertifikat dari WHO, menurut Yaqut, vaksin Sinovac bukan berarti tidak bisa. Ia berujar, kemungkinan besar Sinovac masih dalam proses mendapatkan sertifikat dari WHO.
"Kalau belum itu bukan berarti tidak, pasti ada proses yang sedang dilakukan agar Sinovac ini bisa teregister oleh WHO. Memang betul ada geopolitik ada perang dagang di situ, tapi itu bukan domain saya untuk jelaskan. Tapi ya itu kira-kira kalau ngomong soal umrah, itu bisa, umrah Ramadan sudah bisa tapi harus vaksin dan vaksinnya harus sertikat WHO."
Arab Saudi buka izin umrah
Arab Saudi mengumumkan hanya orang yang sudah menerima dua dosis vaksin, menerima satu dosis 14 hari sebelum, dan yang sudah pulih dari covid-19 yang diizinkan untuk umrah. Aturan berlaku mulai awal bulan Ramadan.
Otoritas Arab Saudi mengumumkan pada Senin (05/04) bahwa hanya orang yang sudah disuntik vaksin covid-19 yang akan diizinkan untuk melakukan ibadah umrah.
Berita Terkait
-
Wamenag Tegaskan Doa Lintas Agama untuk Kegiatan Internal Kemenag
-
Sinovac Tak Bersertifikat WHO, Jemaah Indonesia Terancam Gagal Umrah?
-
Tunggu Kepastian Resmi dari Arab, Kemenag Mulai Vaksinasi Calon Jemaah Haji
-
11 Aturan Buka Bersama dan Sahur on The Road 2021 saat COVID-19 Terbaru
-
DPR Minta Kemenag Perjelas Keputusan Arab Saudi Soal Izin Umrah
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025