Suara.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dilaporkan mengeksekusi pejabat tinggi bidang pendidikan karena 'kegiatan anti-partai'. Pria bernama Park ini mengeluh tak menerima dukungan dan sumber daya dari pemerintah.
Menyadur New York Post Sabtu (10/04), pria 50-an tahun ini adalah ketua komisi non-Kementerian Pendidikan Tinggi untuk implementasi Undang-Undang Pendidikan Jarak Jauh.
Hasil penyelidikan Departemen Organisasi dan Bimbingan (OGD)mengungkap bahwa Park gagal mencapai kemajuan untuk menginformasikan pembelajaran jarak jauh.
Laporan juga menyebut komisi ini hanya berkumpul untuk mengkritik pemerintah. "Komisi non-kementerian ini didirikan pada bulan Juni tahun lalu," kata seorang sumber pada Daily NK.
"OGD melakukan investigasi karena [komisi gagal] membuat kemajuan dan karena beberapa mengkritik kebijakan pemerintah."
Mereka berkata, sebelum Undang-Undang Pendidikan Jarak Jauh diterapkan, seharusnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan disiapkan lebih dahulu.
"Saya tidak mengerti kenapa pihak berwenang menerapkan tindakan itu, membuat komisi ini, dan memanggil profesor yang sibuk [jika mereka tidak akan memberikan komisi apapun sumber daya]," kata Park.
"Bahkan jika [kami] memberi saran, [mereka] hanya menyuruh [kami] untuk tutup mulut, jadi mari kita lakukan gerakan berkumpul dan kemudian pulang," katanya pada anggota komisi.
Komisi yang terdiri dari 20 profesor ini mengadakan pertemuan mingguan sehingga dianggap meresahkan. OGD meluncurkan penyelidikan setelah Presiden Universitas Kim Il Sung, Ri Guk Chol melapor ke Komite Sentral.
Baca Juga: Kim Jong Un Ingatkan Kelaparan 1990-an, Serukan Kerja Keras
"Semua orang tahu bahwa bangsa sedang mengalami kesulitan, tetapi kebijakan tidak dapat dijalankan dengan baik karena orang-orang seperti [Park], yang kepalanya tidak di tempat yang tepat," katanya, menurut outlet tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Prabowo Sambangi Yordania, Pesawat Kepresidenan RI Dikawal F-16
-
DPRD DKI: Raperda Sistem Pangan Solusi Food Waste Jakarta
-
Polda DIY Bantah Gunakan Gas Air Mata Saat Bubarkan Massa, Sebut Suara Ledakan dari...
-
Lalin Jakarta Pagi Ini: Senayan Lancar, Rindam Padat, Truk Tabrak Separator di Gatot Subroto
-
Massa Robohkan Gerbang Polda DIY! Tiga Mahasiswa Sempat Diamankan Saat Demo Ricuh
-
Perang Rusia-Ukraina Masuk Tahun Keempat, PBB Desak Gencatan Senjata Segera
-
Fakta Baru! Pegawai Rental yang Aniaya Petugas SPBU Ternyata Positif Sabu dan Ganja
-
Komisi III DPR RI Sayangkan Guru Honorer di Probolinggo Dipidanakan karena Rangkap Jabatan
-
Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Terbukti, Kerry Riza Minta Pembebasan dan Pengembalian Aset
-
Tragedi NS dan Fenomena Filisida: Mengapa Rumah Jadi Ruang Berbahaya bagi Anak?