Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencurigai adanya yang ditutupi oleh terdakwa Harry Van Sidabukke terkait pengaruh Agustri Yogasmara alias Yogas dalam pengadaan paket sembako yang berujung rasuah di Kementerian Sosial.
Hal itu disampaikan Jaksa KPK ketika Harry dimintai keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (12/4/2021).
Berawal Jaksa KPK Muhammad Aziz mempertanyakan hingga terdakwa Harry bisa mendapatkan paket sembako pada tahap 7 sampai 12 dengan menggunakan PT. Mandala Hamonangan Sude.
Padahal, kata Jaksa Aziz, terdakwa Harry hanya menjadi pemasok untuk PT. Pertani di tahap 1 sampai 6 pengadaan paket sembako.
Mendengar pertanyaan itu, terdakwa Harry mengaku bahwa dirinya mengetahui dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko dan Adi Wahyono telah menyampaikan untuk paket sembako tahap tujuh sampai 12 sudah distop.
"Bagaimana putara kedua PT. Hamonangan Sude bisa menjadi penyedia, padahal di awal sudah ditolak oleh kementerian. Apa yang membuat saudara ditunjuk menjadi penyedia bukan lagi mensuplai ?Tanya Jaksa Aziz di dalam persidangan.
"Pak Joko sama pak Adi sampaikan. Bahwa tahap 6 ini terakhir. Sudah tidak ada anggaran dan lainnya," jawab Harry
Kemudian, Harry pun mengadu kepada Yogas yang disebut sebagai operator Komisi II DPR RI Ihsan Yunus itu, terkait bahwa pengadaan paket sembako tahap 7 sampai 12 masih tetap ada dan lanjut.
"Ceritanya (Yogas) lain, bahwa ada lanjut (pengadaan paket sembako)," kata Harry
Baca Juga: KPK Ultimatum Saksi-Saksi dalam Kasus Korupsi Cukai di Bintan Kooperatif
Mendengar keterangan terdakwa Harry, Jaksa Aziz pun heran padahal pihak Kemensos Adi dan Joko Santoso sudah menstop. Namun, Yogas dapat memberikan pengadaan paket kepada terdakwa Harry.
"Dari pihak kementerian mengatakan sudah selesai, dari Yogas bilang lanjut ?," tanya Jaksa Aziz
Haryy pun hanya menjawab singkat "Iya," jawab Harry
Kemudian Jaksa Aziz kembali mencecar Harry. Bagaimana Yogas menyampaikan ia dapat membantu PT. Hamonangan Sude bisa dijadikan pengada paket sembako.
"Apa yang disampaikan oleh pak Yogas ?," cecar Jaksa Aziz
"Masa sih mas soalnya dari pak Joko dan pak Adi sudah habis lho saya bilang. Dia enggak, memang anggarannya seperti itu, kemungkinan besar bisa lanjut," mengulang ucapan Yogas
Berita Terkait
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Babak Baru Kasus Korupsi CSR BI-OJK: KPK Kejar Aliran Dana, 2 Staf Ahli Heri Gunawan Diperiksa
-
Usai BPKAD, Giliran Dinas Pendidikan Riau Digeledah KPK, Dokumen Apa yang Dicari?
-
KPK Buka Penyelidikan Baru, BPKH Klarifikasi Soal Layanan Kargo Haji
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pakar Hukum Bivitri Susanti Sebut Penetapan Pahlawan Soeharto Cacat Prosedur
-
Usut Korupsi Dana CSR BI, KPK Periksa Istri Polisi untuk Lancak Aset Tersangka Anggota DPR
-
Demi Generasi Digital Sehat: Fraksi Nasdem Dukung Penuh RUU Perlindungan Siber, Apa Isinya?
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Pemerintah Kaji Amnesti untuk Pengedar Narkotika Skala Kecil, Ini Kata Yusril
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur