Suara.com - Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Beny Bandanadjaja mengatakan setiap mahasiswa perguruan tinggi vokasi mesti mengantongi sertifikasi kompetensi sebagai modal mencari pekerjaan. Sertifikasi kompetensi penting guna menarik perusahaan yang sedang mencari pegawai baru.
"Bahwa sebenarnya mahasiswa berhak mendapatkan satu minimal sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan perguruan tinggi," kata Benny dalam diskusi virtual yang disiarkan YouTube Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Rabu (14/4/2021).
Beny sepakat apabila ijazah saja tidak cukup bagi mahasiswa lulusan perguruan tinggi vokasi. Sertifikasi kompetensi, katanya, menjadi nilai plus bagi mahasiswa guna meyakinkan perusahaan yang diminati.
Sertifikasi kompetensi bakal dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Pengadaan sertifikasi kompetensi tersebut masuk ke dalam Program Kepemimpinan dan Kreativitas Mahasiswa Vokasi 2021. Beny menargetkan 12 ribu mahasiswa bisa mengikuti program tersebut.
"Memang sangat terbatas saya yakin jumlah mahasiswa itu lebih dari mungkin 1 juta orang, tapi kan karena keterbatasan paling tidak kita membantu untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang membutuhkan," tuturnya.
BNSP sudah memiliki syarat-syarat untuk memenuhi sertifikasi kompetensi mahasiswa sesuai bidangnya. Namun menurut Beny, skema-skema untuk mendapatkan sertifikasi kompetensinya itu yang mesti dirancang.
"Jadi kalau orang mau ujian itu ada skema ujiannya yang disahkan oleh BNSP dan itu kemudian diakui sebagai sebuah kompetensi mahasiswa."
Baca Juga: Program Kepemimpinan dan Kreativitas Mahasiswa Vokasi 2021 Segera Dirilis
Berita Terkait
-
Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi
-
Program Vokasi Nasional 2026 Resmi Bergulir, 10 Ribu Peserta Tahap I Mulai Pelatihan
-
Efisiensi Haji, Prabowo Perintahkan Bentuk Perusahaan Patungan Garuda IndonesiaSaudia Arabia
-
WALHI Temukan 1.351 Titik Api Karhutla Terdeteksi di Konsesi Perusahaan: Mengapa Terjadi?
-
Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa