Suara.com - Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera menandatangani nota kesepahaman berisi tujuh poin kerjasama di bidang sosial dan politik, salah satu isinya terkait dengan komitmen menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menandatangani dokumen nota kesepahaman itu pada penghujung kunjungan ketua umum PPP ke kantor Dewan Pengurus Pusat PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
“PPP dan PKS berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat sesuai dengan amanat reformasi,” kata Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat jumpa pers pada sela-sela pertemuan.
Sementara itu, Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan bahwa isu demokrasi jadi perhatian bersama karena dua partai politik itu ingin memelihara nilai-nilai dan praktik demokrasi agar dapat berjalan lebih baik di Indonesia.
"Secara keseluruhan, kami dalam posisi bersama-sama ingin terus memperjuangkan demokrasi yang lebih baik ke depan," kata Arwani saat ditanya Antara mengenai alasannya menjadikan demokrasi sebagai salah satu fokus kerja sama.
Ia lantas menyebutkan salah satunya perhatian terhadap demokrasi itu terkait dengan desain pemilihan umum yang lebih baik ke depannya.
Namun, Arwani tidak menerangkan lebih lanjut mengenai sistem kepemiluan lebih baik yang dikehendaki bersama oleh PKS dan PPP.
Di samping soal demokrasi, nota kesepahaman kerja sama itu juga menyoroti berbagai persoalan lain, di antaranya terkait dengan komitmen menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia; komitmen menghadirkan dan mengamalkan nilai-nilai Islam.
Berikutnya, komitmen memajukan ekonomi umat dan ekonomi syariah serta usaha mikro, kecil, dan menengah; kerja sama mengatasi dampak pandemi COVID-19; kolaborasi mencegah kerusakan linglungan dan hemat energi.
Baca Juga: Dewi Tanjung: PKS Penganut Paham Radikalisme, Partai Pengkhianat Bangsa
Selanjutnya, upaya bersama mengajak masyarakat saling peduli dan berbagi selama Ramadhan, mengingat saat ini ada beberapa musibah yang terjadi di Indonesia.
Suharso berkunjung ke kantor DPP PKS bersama jajaran pengurus pusat PPP. Dalam kunjungan, Suharso disambut oleh jajaran pimpinan pusat PKS dan dua pihak langsung mengadakan pertemuan untuk menjajaki berbagai peluang kerjasama.
Berita Terkait
-
Wacana Prabowo Dua Periode Menguat, Begini Respons PKS Soal Pilpres 2029
-
Menakar Masa Depan PPP Pasca Dualisme
-
Perti Dukung Penuh Kebangkitan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono
-
Menhan Sjafrie Bertemu Surya Paloh dan Petinggi PKS, Sinyal Konsolidasi Politik Presiden?
-
PKS Siap Perkuat Bela Negara, Tawarkan Kerja Sama Pelatihan Komcad dengan Kemenhan
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat
-
Peneliti UGM: 60 Persen Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Informal, Perlindungan Masih Lemah