Suara.com - Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera menandatangani nota kesepahaman berisi tujuh poin kerjasama di bidang sosial dan politik, salah satu isinya terkait dengan komitmen menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menandatangani dokumen nota kesepahaman itu pada penghujung kunjungan ketua umum PPP ke kantor Dewan Pengurus Pusat PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
“PPP dan PKS berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat sesuai dengan amanat reformasi,” kata Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat jumpa pers pada sela-sela pertemuan.
Sementara itu, Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan bahwa isu demokrasi jadi perhatian bersama karena dua partai politik itu ingin memelihara nilai-nilai dan praktik demokrasi agar dapat berjalan lebih baik di Indonesia.
"Secara keseluruhan, kami dalam posisi bersama-sama ingin terus memperjuangkan demokrasi yang lebih baik ke depan," kata Arwani saat ditanya Antara mengenai alasannya menjadikan demokrasi sebagai salah satu fokus kerja sama.
Ia lantas menyebutkan salah satunya perhatian terhadap demokrasi itu terkait dengan desain pemilihan umum yang lebih baik ke depannya.
Namun, Arwani tidak menerangkan lebih lanjut mengenai sistem kepemiluan lebih baik yang dikehendaki bersama oleh PKS dan PPP.
Di samping soal demokrasi, nota kesepahaman kerja sama itu juga menyoroti berbagai persoalan lain, di antaranya terkait dengan komitmen menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia; komitmen menghadirkan dan mengamalkan nilai-nilai Islam.
Berikutnya, komitmen memajukan ekonomi umat dan ekonomi syariah serta usaha mikro, kecil, dan menengah; kerja sama mengatasi dampak pandemi COVID-19; kolaborasi mencegah kerusakan linglungan dan hemat energi.
Baca Juga: Dewi Tanjung: PKS Penganut Paham Radikalisme, Partai Pengkhianat Bangsa
Selanjutnya, upaya bersama mengajak masyarakat saling peduli dan berbagi selama Ramadhan, mengingat saat ini ada beberapa musibah yang terjadi di Indonesia.
Suharso berkunjung ke kantor DPP PKS bersama jajaran pengurus pusat PPP. Dalam kunjungan, Suharso disambut oleh jajaran pimpinan pusat PKS dan dua pihak langsung mengadakan pertemuan untuk menjajaki berbagai peluang kerjasama.
Berita Terkait
-
Perti Dukung Penuh Kebangkitan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono
-
Menhan Sjafrie Bertemu Surya Paloh dan Petinggi PKS, Sinyal Konsolidasi Politik Presiden?
-
PKS Siap Perkuat Bela Negara, Tawarkan Kerja Sama Pelatihan Komcad dengan Kemenhan
-
Misteri 'Orang Baik' Penengah Konflik PPP, Siapa Sosok di Balik Islah Mardiono-Agus Suparmanto?
-
Usai Disahkan Kemenkum, Mardiono Yakin Tak Ada Gugatan dan Ajak Kubu Agus Suparmanto Bersatu
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional