Suara.com - Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera menandatangani nota kesepahaman berisi tujuh poin kerjasama di bidang sosial dan politik, salah satu isinya terkait dengan komitmen menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menandatangani dokumen nota kesepahaman itu pada penghujung kunjungan ketua umum PPP ke kantor Dewan Pengurus Pusat PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
“PPP dan PKS berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat sesuai dengan amanat reformasi,” kata Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat jumpa pers pada sela-sela pertemuan.
Sementara itu, Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan bahwa isu demokrasi jadi perhatian bersama karena dua partai politik itu ingin memelihara nilai-nilai dan praktik demokrasi agar dapat berjalan lebih baik di Indonesia.
"Secara keseluruhan, kami dalam posisi bersama-sama ingin terus memperjuangkan demokrasi yang lebih baik ke depan," kata Arwani saat ditanya Antara mengenai alasannya menjadikan demokrasi sebagai salah satu fokus kerja sama.
Ia lantas menyebutkan salah satunya perhatian terhadap demokrasi itu terkait dengan desain pemilihan umum yang lebih baik ke depannya.
Namun, Arwani tidak menerangkan lebih lanjut mengenai sistem kepemiluan lebih baik yang dikehendaki bersama oleh PKS dan PPP.
Di samping soal demokrasi, nota kesepahaman kerja sama itu juga menyoroti berbagai persoalan lain, di antaranya terkait dengan komitmen menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia; komitmen menghadirkan dan mengamalkan nilai-nilai Islam.
Berikutnya, komitmen memajukan ekonomi umat dan ekonomi syariah serta usaha mikro, kecil, dan menengah; kerja sama mengatasi dampak pandemi COVID-19; kolaborasi mencegah kerusakan linglungan dan hemat energi.
Baca Juga: Dewi Tanjung: PKS Penganut Paham Radikalisme, Partai Pengkhianat Bangsa
Selanjutnya, upaya bersama mengajak masyarakat saling peduli dan berbagi selama Ramadhan, mengingat saat ini ada beberapa musibah yang terjadi di Indonesia.
Suharso berkunjung ke kantor DPP PKS bersama jajaran pengurus pusat PPP. Dalam kunjungan, Suharso disambut oleh jajaran pimpinan pusat PKS dan dua pihak langsung mengadakan pertemuan untuk menjajaki berbagai peluang kerjasama.
Berita Terkait
-
Menakar Masa Depan PPP Pasca Dualisme
-
Perti Dukung Penuh Kebangkitan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono
-
Menhan Sjafrie Bertemu Surya Paloh dan Petinggi PKS, Sinyal Konsolidasi Politik Presiden?
-
PKS Siap Perkuat Bela Negara, Tawarkan Kerja Sama Pelatihan Komcad dengan Kemenhan
-
Misteri 'Orang Baik' Penengah Konflik PPP, Siapa Sosok di Balik Islah Mardiono-Agus Suparmanto?
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh