Suara.com - Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera menandatangani nota kesepahaman berisi tujuh poin kerjasama di bidang sosial dan politik, salah satu isinya terkait dengan komitmen menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menandatangani dokumen nota kesepahaman itu pada penghujung kunjungan ketua umum PPP ke kantor Dewan Pengurus Pusat PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
“PPP dan PKS berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat sesuai dengan amanat reformasi,” kata Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat jumpa pers pada sela-sela pertemuan.
Sementara itu, Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan bahwa isu demokrasi jadi perhatian bersama karena dua partai politik itu ingin memelihara nilai-nilai dan praktik demokrasi agar dapat berjalan lebih baik di Indonesia.
"Secara keseluruhan, kami dalam posisi bersama-sama ingin terus memperjuangkan demokrasi yang lebih baik ke depan," kata Arwani saat ditanya Antara mengenai alasannya menjadikan demokrasi sebagai salah satu fokus kerja sama.
Ia lantas menyebutkan salah satunya perhatian terhadap demokrasi itu terkait dengan desain pemilihan umum yang lebih baik ke depannya.
Namun, Arwani tidak menerangkan lebih lanjut mengenai sistem kepemiluan lebih baik yang dikehendaki bersama oleh PKS dan PPP.
Di samping soal demokrasi, nota kesepahaman kerja sama itu juga menyoroti berbagai persoalan lain, di antaranya terkait dengan komitmen menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia; komitmen menghadirkan dan mengamalkan nilai-nilai Islam.
Berikutnya, komitmen memajukan ekonomi umat dan ekonomi syariah serta usaha mikro, kecil, dan menengah; kerja sama mengatasi dampak pandemi COVID-19; kolaborasi mencegah kerusakan linglungan dan hemat energi.
Baca Juga: Dewi Tanjung: PKS Penganut Paham Radikalisme, Partai Pengkhianat Bangsa
Selanjutnya, upaya bersama mengajak masyarakat saling peduli dan berbagi selama Ramadhan, mengingat saat ini ada beberapa musibah yang terjadi di Indonesia.
Suharso berkunjung ke kantor DPP PKS bersama jajaran pengurus pusat PPP. Dalam kunjungan, Suharso disambut oleh jajaran pimpinan pusat PKS dan dua pihak langsung mengadakan pertemuan untuk menjajaki berbagai peluang kerjasama.
Berita Terkait
-
Usai Disahkan Kemenkum, Mardiono Yakin Tak Ada Gugatan dan Ajak Kubu Agus Suparmanto Bersatu
-
Menteri Hukum Sahkan Kepengurusan PPP Kubu Mardiono, Nasib Kubu Agus Suparmanto di Ujung Tanduk?
-
PPP Memanas! Kubu Mardiono Klaim Duluan Daftar, Agus Suparmanto Tidak Sah Jadi Ketum?
-
Usai Muktamar Ricuh, Kubu Agus Suparmanto Ajak Mardiono Bergabung Demi Lolos Parlemen 2029
-
Sejarah Lambang Kakbah di Logo PPP, Muncul Wacana Mau Diganti
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Aksi Perlawanan Menggema: Tuntut UU Ketenagakerjaan Berpihak ke Buruh!
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren