Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menuding Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sengaja melakukan pencekelan terhadap Vaksin Nusantara. Ini menyusul izin uji klinis fase dua vaksin tersebut yang juga tidak dikeluarkan.
Tudingan itu dilayangkan Nihayatul berdasarkan perbedaan Badan POM dalam menyikapi masuknya vaksin impor buatan luar negeri, semisal Sinovac dab AstraZeneca. Bahkan, diakui Nihayatul dirinya sempat protes masuk vaksin impor hingga dimulainya proses vaksinasi secara cepat.
Padahal dikatakan Nihayatul Badan POM tidak memberikan perkembangan dan koordinasi apapun baik Sinovac maupun AstraZeneca seiring kedua vaksin yang diberikan izin oleh Badan POM
"Tiba-tiba kita terkaget-kaget wow sudah keluar ni, EUA-nya sudah keluar. Tapi kemudian Vaksin Nusantara ini mereka menolak dan memberikan detail sekali sehingga tidak seimbang informasi yang kita terima, informasi soal Sinovac, AstraZeneca maupun Nusantara. Dalam pandangan saya pandangan BPOM melakukan pencekalan," kata Nihayatul dalam sebuah diskusi secara daring, Kamis (15/4/2021).
Padahal, diminta Nihayatul, Badan POM seharusnya melakukan pendampingan terhadap keseluruhan proses Vaksin Nusantara.
"Bagaimana ada trail dan error tidak jujur bahwa ini berkolaborasi dengan Amerika gitu kan yang saya tahu, pada saat rapat memang sudah disampaikan bahwa ini memang berkolaborasi dengan America. Lalu paling tidak ini masih ada izinnya, campur tangannya masih campur tangan anak negeri. Berbeda dengan Sinovac, AstraZeneca yang totally memang dari luar negeri," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK