Dituding Politisasi Vaksin Nusantara, Begini Reaksi Pimpinan Komisi IX DPR

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menjawab pernyataan Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) yang menyebutkan anggota DPR sedang melakukan politisasi terhadap Vaksin Nusantara.

Menurut Nihayatul tidak mungkin dirinya ikut terlibat dalam Vaksin Nusantara jika memang benar ada upaya politisasi terhadap vaksin besutan eks Menteri Kesehatan Terawan.

"Jadi saya pikir kalau soal politisasi kalau mau ngomong tidak perlu saya membahayakan diri saya sendiri dong dengan menjadi quote and quote soal percobaan vaksin ini," kata Nihayatul saat mengikuti diskusi secara daring, Kamis (15/4/2021).

Nihayatul kemudian membwberkan alasan ia menjadi bagian dalam fase penelitian Vaksin Nusantara. Ia mengatakan bahwa langkahnya itu sebagai bentuk dukungan.

"Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat sebagai support saya kepada Vaksin Nusantara ini dengan saya mau terlibat juga dalam fase penelitian ini. Kalau soal politis, pasti semua ini kan ada sisi politisnya. Tapi kalau ini politis ya ini juga tidak bisa," tandas Nihayatul.

DPR Politisasi Vaksin Nusantara

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai ada langkah politis dari sejumlah anggota hingga pimpinan DPR dan mereka yang bertugas di Komisi IX terkait Vaksin Nusantara.

Mereka dianggap mempolitisasi Vaksin Nusantara lantaran langkah para Dewan yang terlalu melampaui persoalan vaksin.

Lucius mempertanyakan sikap DPR yang mengklaim menerima Vaksin Nusantara, namun di sisi lain vaskin belum mendapat izin Badan POM. Lucius berujar pernyataan itu justru seolah-olah mengabaikan anggota DPR bukan dalam rangka uji klinis dan itu pula yang membuat aksi para Dewan terkesan politis.

Baca Juga: Pimpinan Komisi Kesehatan Tuding BPOM Sengaja Cekal Vaksin Nusantara

"Mereka seperti ingin mengatakan bahwa hambatan pengujian Vaksin Nusantara karena BPOM pilih kasih atau tak suka dengan vaksin tersebut. Sehingga anggota DPR mau bertarung siapa paling berkuasa untuk menetapkan status vaksin itu dengan menginformasikan bahwa mereka menerima vaksin, kesan bahwa uji klinis BPOM menjadi tak penting," kata Lucius dihubungi, Kamis.

Lucius mengatakan politisasi anggota DPR terhadap Vaksin Nusantara pasti memiliki motif tertentu dan sulit mengatakan bahwa motif itu murni untuk penanganan pandemi.

"Kalau untuk penanganan pandemi, maka langkah gagah-gagahan DPR ini jelas sesuatu yang kontraproduktif. Karena bagaimana mereka mau meyakinkan publik luas soal vaksin Nusantara yang oleh otoritas resmi BPOM belum dinyatakan lulus uji klinis?" kata Lucius.

Langkah Anggota DPR itu kata dia pada akhirnya akan mengikis kepercayaan publik bukan hanya terhadap para legislator. Melainkan terhadap BPOM dan vaksin. Karena itu DPR diminta mempertimbangkan langkah mereka yang justru akan berimbas terhadap tingkat kepercayaan publik.

"Nampaknya aksi mereka terkait Vaksin Nusantara bisa saja memang masih untuk kepentingan mereka sendiri saja," kata Lucius.