Suara.com - Petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak menampik bahwa dua pertemuan politik dengan elite Partai Golkar dan PKS merupakan ancang-ancang dalam mempersiapkan tokoh untuk diusung pasa Pemilu 2024.
Kendati begitu, Sekjen PPP Arwani Thomafi, menegaskan partai berlambang Kakbah itu tidak terburu-buru. PPP dalam pertemuannya dengan kedua parpol, mengawali lebih dulu dengan persamaan visi.
"Apakah silaturahim politik untuk mengusung tokoh dalam Pemilu 2024? Kami tak akan menyangkal sedang menyiapkan Pemilu 2024 dari jauh-jauh hari, sejak sangat dini. Tetapi kami tetap berpegang pada prinsip bahwa kita tak boleh salat subuh di waktu isya. Silaturahmi dengan partai politik ini pada dasarnya ingin membangun persahabatan politik dan menyamakan visi dalam merawat Indonesia," kata Arwani kepada wartawan, Jumat (16/4/2021).
Arwani mengagakan silaturahmi dengan parpol lain menjadi bagian komitmen PPP menguatkan peradaban politik berintegritas yang berbasis mencari titik temu dengan tujuan utamanya merawat Indonesia dan meneguhkan demokrasi.
"Peradaban politik tentu tidak bisa dibangun dengan sendirian. Sejarah perjalanan PPP telah menunjukkan kerja sama politik dilakukan baik dengan sesama partai politik Islam maupun partai nasionalis. Ikatannya adalah visi dalam melihat Indonesia," ujar Arwani.
Buka Peluang Bentuk Poros Islam
Sebelumnya ketua umum dan elite PKS dan PPP melangsungkan pertemuan diselingi acara buka puasa bersama.
Dalam pertemuan di DPP PKS, Jakarta Selatan, kedua parpol tidak hanya sebatas silaturahmi, namun juga membicarakan terkait peluang kerja sama untuk menyongsong Pemilu 2024.
Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy mengatakan menjadi sebuah ide bagus jika PKS dan PPP yang sama-sama partai religius kemudian membentuk poros partai Islam pada pemilihan umum mendatang. Aboe berujar PKS terbuka untuk hal tersebut dan akan menyambut siapapun yang ingin bergabung membentuk koalisi.
Baca Juga: PKS dan PPP Didorong Bentuk Poros Partai Islam, Yusril dan PBB akan Ikut
Namun, Aboe mengingatkan bahwa untuk mencapai kesepakatan kerja sama antarparpol berbasis Islam untuk membentuk poros baru masih terlampau jauh. Mengingat pelaksanaan Pemilu dan Pilpres baru akan terlaksana 2024.
"Jadi sangat mungkin, waktu masih panjang. Penjajakan-penjajakan ini masih ada 2,5 tahun atau 3 tahun, 2,5 tahun. Sangat memugkingkan," ujar Aboe di DPP PKS, Rabu (14/4/2021).
Sementara itu, duduk bersama dengan Aboe dalam pertemuan, Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan hal serupa.
Ia mengatakan satu yang menjadi poin penting dalam kerja sama membangun demokrasi yang lebih baik, yakni termasuk proses-proses politik menuju Pemilu 2024. Hal itu yang kemudian juga terbuka bagi PPP membicarakannya dengan PKS.
"Sangat terbuka untuk kita bicarakan dengan PKS. Kenapa? Karena kita tidak hanya satu sisi saja, misalnya tentang sistem kepemiluan bagaimana membuat kontestasi di 2024 menjadi enak, menjadi lebih dinikmati semua pihak, masyarakat dan parpol dan semua pihak," ujar Arwani.
"Saya kira tentu kita terbuka untuk bicara dalam berbagai sisi untuk menuju tatanan 2024 lebih baik," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar