Suara.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyambut baik wacana pembentukan poros partai Islam menjelang pemilu 2024. Tetapi, menurut Yusril, merealisasikannya tidaklah mudah.
Wacana pembentukan poros mengemuka setelah pimpinan PKS dan PPP bertemu pada Rabu (14/4/2021).
"Saya selalu menyambut baik setiap gagasan dan niat untuk menyatukan partai-partai Islam, baik dalam bentuk koalisi, aliansi bahkan peleburan partai-partai Islam menjadi satu kekuatan," kata Yusril, Kamis (15/4/2021).
Merealisasikan wacana penyatuan partai Islam tidak mudah karena partai seringkali terpecah bukan karena masalah fundamental terkait ideologi atau prinsip perjuangan, tetapi perbedaan kepentingan politik praktis di lapangan.
"Untuk menyatukan partai-partai Islam dapat dimulai dengan pembentukan koalisi partai, yang harus mendapat legitimasi undang-undang, baik UU Parpol maupun UU Pemilu," kata Yusril.
Yusril menyatakan, bukan tidak mungkin para partai Islam tampil dalam satu koalisi di pemilu mendatang.
Mengenai daftar calon, kata Yusril, partai-partai Islam yang bergabung ke dalam koalisi dapat menegosiasikan calon-calon yang akan tampil di daerah pemilihan tertentu.
Meski pemilu masih tiga tahun lagi, menurut Yusril, wacana tersebut dibahas dari awal malah semakin baik.
"Oleh karena sekarang ini, hanya PKS dan PPP yang punya wakil di DPR RI, maka alangkah baiknya jika kedua partai Islam ini mengambil inisiatif untuk membentuk koalisi atau poros tengah partai-partai Islam itu. PBB akan ikut aktif dalam pertemuan-pertemuan lanjutan yang nanti akan diadakan," kata dia.
Baca Juga: PKS Minta Pemerintah Endorse Vaksin Dalam Negeri, Termasuk Vaksin Nusantara
Gagasan poros partai Islam
Usai pertemuan, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsy mengatakan menjadi ide bagus jika PKS dan PPP yang sama-sama partai religius kemudian membentuk poros partai Islam.
Aboe mengatakan PKS terbuka untuk hal tersebut dan akan menyambut siapapun yang ingin bergabung membentuk koalisi.
Namun, Aboe mengingatkan untuk mencapai kesepakatan kerja sama antarparpol berbasis Islam untuk membentuk poros baru masih terlampau jauh. Mengingat pelaksanaan pilkada dan pilpres baru akan terlaksana 2024.
"Jadi sangat mungkin, waktu masih panjang. Penjajakan-penjajakan ini masih ada 2,5 tahun atau 3 tahun, 2,5 tahun. Sangat memungkingkan," ujar Aboe.
Berita Terkait
-
Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas, Yusril: Sungguh di Luar Perikemanusiaan
-
Yusril Tegaskan Bripda MS Harus Diadili Pidana dan Disidang Etik atas Kematian Anak di Tual
-
Presiden PKS: Nggak Bisa Elite Koalisi Permanen Sendiri, Harus Sama Rakyat
-
5 Fakta Mobil Bekas Xpander Cross 2024, Berapa Pajaknya? Harga Kini Semurah Brio RS CVT
-
Jabbar Idris Buka Muswil PPP Sulbar, Konsolidasi Partai Didorong Menuju Pemilu 2029
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?