Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan Islam tak pernah mewajibkan umatnya mendirikan bentuk negara tertentu. Sebaliknya umat Muslim dipersilahkan mendirikan sistem negara apa pun.
"Kalau agama itu netral. Agama Islam, misalkan, silahkan saja mau mendirikan demokrasi mau apa pun," kata Mahfud dalam Tadarus Demokrasi bertajuk Relasi Agama dan Demokrasi secara virtual, Sabtu (17/6/2021).
Karenanya, lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, dalam kenyatannya banyak negara Islam yang kini memiliki bentuk beragam, mulai dari kerajaan, demokrasi, republik, dan sebagainya.
"Karena memang agama itu menyerahkan urusan sistem pemerintahan, prinsip bernegara, diserahkan kepada manusia. Agama tidak mengajarkan," imbuh dia.
Lebih lanjut Mahfud mengatakan bahwa tak ada hubungan langsung antara agama dan demokrasi. Agama bersifat vertikal, sementara demokrasi adalah horizontal - antarmanusia.
"Kalau kita lihat hubungan agama dan demokrasi, hubungan langsung tidak ada. Karena agama itu bisa menerima sistem politik, sistem bernegara apa pun. Agama apa pun tidak ada perintah bahwa negara harus berdemokrasi, agama apapun itu," tegas Mahfud.
Yang mengajarkan sistem demokrasi, kerajaan, atau republik bukanlah agama, namun ilmu politik. Ia mencontohkan di dalam agama Islam mempersilahkan umatnya untuk mendirikan sistem bernegara apa pun.
Namun kata Mahfud terdapat prinsip musyawarah yang sering diartikan dengan demokrasi. Hal tersebut berbeda di dalam konsep ilmu politik.
"Bahwa ada kata musyawarah itu bisa diartikan demokrasi kita, itu musyawarah. Oleh karena itu majelisnya pun majelis permusyawaratan sebagai salah satu simbol demokrasi. Cuma Islam sendiri tidak mengharuskan satu lembaga sistem politik yang demokrasi," tutur Mahfud.
Baca Juga: Mahfud MD: Sistem Demokrasi Tidak Sesat
Bahkan kata Mahfud sistem demokrasi sendiri bisa dikatakan baik dan buruk. Pasalnya kata dia banyak negara demokrasi yang hancur karena demokrasi itu sendiri.
"Buktinya banyak negara demokrasi yang hanyut karena demokrasi. Karena demokrasi digunakan untuk jalan menuju sewenang-wenang, dengan demokrasi orang menggunakan kekuasaan demokratisnya yang kemudian melanggar hak hak orang lain," ucap dia Mahfud.
Tak hanya itu Mahfud menuturkan di dalam sistem pemerintah apapun, negara harus membangun nilai kesejahteraan masyakarat, membangun keadilan, akhlak dan kesejahteraan dan kemaslahatan.
"Yang penting nilai-nilai ini. Nilai agama itu harus dikembangkan untuk kebaikan dan kemaslahatan," kata dia
Kata Mahfud meski agama tak mewariskan sistem pemerintahan demokrasi, namun nilai nilai demokrasi sangat dekat dengan agama. Sebab di dalam demokrasi, ada nilai nilai toleransi. Artinya setiap manusia harus siap menerima perbedaan.
"Demokrasi kan setiap orang punya kedudukan sama, setiap orang punya kebebasan. Di dalam agama, demokrasi menentukan nasibnya sendiri, jalan hidupnya sendiri, itu kan kebebasan" tutup dia.
Berita Terkait
-
Intervensi Kemenkeu di Kasus Rp349 T? Mahfud MD Desak Menkeu Purbaya Bertindak Tegas!
-
Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Sri Mulyani: Sebut Eks Menkeu 'Terlalu Protektif' ke Pegawai Bermasalah
-
Bongkar Habis! Mahfud MD Beberkan Kejanggalan di Balik Proyek Kereta Cepat Whoosh Era Jokowi
-
Proyek Whoosh Disorot KPK, Mahfud MD: Jokowi dan Para Menterinya Bisa Dimintai Keterangan
-
Mahfud MD Buka Kartu: KPK Bisa Panggil Mantan Presiden Terkait Kereta Cepat Whoosh!
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta