Atas prakarsa kepemimpinan Uzbekistan, tiga resolusi dikembangkan dan diadopsi dalam kerangka Majelis Umum PBB.
"Secara khusus, pada 12 Desember 2018, Sidang Umum PBB mengadopsi resolusi khusus 'Pencerahan dan Toleransi Beragama," sebut laporan Kedutaan Uzbekistan.
Dokumen tersebut, yang drafnya dikembangkan oleh Uzbekistan dan diadopsi dalam waktu singkat, dengan suara bulat didukung oleh semua negara anggota PBB.
Dokumen tersebut ditulis bersama oleh lebih dari 50 negara di Amerika Utara dan Latin, Asia, Afrika, dan benua lain, yang membuktikan pengakuan yang tinggi oleh komunitas internasional atas relevansi dan ketepatan waktu prakarsa kepala negara Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.
Elaborasi dari resolusi Majelis Umum lainnya tentang mendeklarasikan wilayah Laut Aral sebagai zona inovasi dan teknologi lingkungan dan Konvensi Hak Pemuda untuk adopsi lebih lanjut dalam kerangka kerja PBB terus berlanjut.
Secara khusus, pada Agustus 2020, di bawah naungan PBB, Forum Samarkand yang didedikasikan untuk hak-hak pemuda diadakan. Forum ini membahas draf Konvensi Hak Pemuda yang disiapkan oleh Uzbekistan, mengadopsi Resolusi Samarkand "Pemuda 2020: Solidaritas Global, Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia," yang disajikan sebagai dokumen resmi sesi ke-74 Sidang Umum PBB, diunggah dalam sistem dokumen resmi PBB dengan nomor A/74/998.
Uzbekistan sangat mengapresiasi upaya badan HAM PBB untuk memperkuat perlindungan HAM di seluruh dunia. Dan perlindungan HAM dipandang sebagai salah satu prioritas interaksi dengan organisasi internasional universal ini. Karena tanpa jaminan HAM, tidak mungkin menyelesaikan masalah-masalah pembangunan sosial-ekonomi, politik-hukum dan budaya-kemanusiaan negara.
Uzbekistan memelihara dialog aktif dan konstruktif dengan badan hukum dan perjanjian, badan khusus PBB dan prosedur khusus Dewan HAM PBB. Menyerahkan laporan berkala secara tepat waktu tentang pelaksanaan perjanjian HAM internasional utama, serta tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi badan perjanjian (41 laporan telah diserahkan hingga saat ini).
Uzbekistan telah mengembangkan indikator nasional untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB / SDGs) PBB.
Baca Juga: DPR Galang Kerjasama dengan Parlemen Uzbekistan
Pada saat yang sama, Strategi Aksi adalah “peta jalan” untuk implementasi TPB PBB. Pada Forum Politik Tingkat Tinggi di bawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Uzbekistan mempresentasikan Kajian Nasional Sukarela pertama tentang kemajuan dalam TPB.
Sistem politik yang stabil telah diciptakan di negara yang memenuhi kriteria demokrasi dan HAM modern; otoritas legislatif, eksekutif dan yudikatif di semua tingkatan secara aktif bekerja. Yang terpenting, penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum sedang dibangun pada masyarakat Uzbek, dan budaya HAM sedang dibentuk.
Dalam siaran persnya, Uzbekistan mengklaim sebagai "negara Asia Tengah pertama yang menciptakan sistem lembaga HAM nasional yang efektif, yang meliputi Ombudsman Parlemen, Ombudsman Anak, Ombudsman Bisnis, dan Pusat Nasional HAM."
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
Terkini
-
Pesan Pengacara PT WKM untuk Presiden Prabowo: Datanglah ke Tambang Kami, Ada 1,2 Km Illegal Mining
-
Misteri Penculikan Bilqis: Pengacara Duga Suku Anak Dalam Hanya 'Kambing Hitam' Sindikat Besar
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Buka Penyidikan Periode 2008-2015, Puluhan Saksi Diperiksa
-
Aliansi Laki-Laki Baru: Lelaki Korban Kekerasan Seksual Harus Berani Bicara
-
Ahli BRIN Ungkap Operasi Tersembunyi di Balik Jalan Tambang PT Position di Halmahera Timur
-
Jeritan Sunyi di Balik Tembok Maskulinitas: Mengapa Lelaki Korban Kekerasan Seksual Bungkam?
-
Mendagri Tito Dapat Gelar Kehormatan "Petua Panglima Hukom" dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh
-
'Mereka Mengaku Polisi', Bagaimana Pekerja di Tebet Dikeroyok dan Diancam Tembak?
-
Efek Domino OTT Bupati Ponorogo: KPK Lanjut Bidik Dugaan Korupsi Monumen Reog
-
Bukan Kekenyangan, Tiga Alasan Ini Bikin Siswa Ogah Habiskan Makan Bergizi Gratis