Atas prakarsa kepemimpinan Uzbekistan, tiga resolusi dikembangkan dan diadopsi dalam kerangka Majelis Umum PBB.
"Secara khusus, pada 12 Desember 2018, Sidang Umum PBB mengadopsi resolusi khusus 'Pencerahan dan Toleransi Beragama," sebut laporan Kedutaan Uzbekistan.
Dokumen tersebut, yang drafnya dikembangkan oleh Uzbekistan dan diadopsi dalam waktu singkat, dengan suara bulat didukung oleh semua negara anggota PBB.
Dokumen tersebut ditulis bersama oleh lebih dari 50 negara di Amerika Utara dan Latin, Asia, Afrika, dan benua lain, yang membuktikan pengakuan yang tinggi oleh komunitas internasional atas relevansi dan ketepatan waktu prakarsa kepala negara Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.
Elaborasi dari resolusi Majelis Umum lainnya tentang mendeklarasikan wilayah Laut Aral sebagai zona inovasi dan teknologi lingkungan dan Konvensi Hak Pemuda untuk adopsi lebih lanjut dalam kerangka kerja PBB terus berlanjut.
Secara khusus, pada Agustus 2020, di bawah naungan PBB, Forum Samarkand yang didedikasikan untuk hak-hak pemuda diadakan. Forum ini membahas draf Konvensi Hak Pemuda yang disiapkan oleh Uzbekistan, mengadopsi Resolusi Samarkand "Pemuda 2020: Solidaritas Global, Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia," yang disajikan sebagai dokumen resmi sesi ke-74 Sidang Umum PBB, diunggah dalam sistem dokumen resmi PBB dengan nomor A/74/998.
Uzbekistan sangat mengapresiasi upaya badan HAM PBB untuk memperkuat perlindungan HAM di seluruh dunia. Dan perlindungan HAM dipandang sebagai salah satu prioritas interaksi dengan organisasi internasional universal ini. Karena tanpa jaminan HAM, tidak mungkin menyelesaikan masalah-masalah pembangunan sosial-ekonomi, politik-hukum dan budaya-kemanusiaan negara.
Uzbekistan memelihara dialog aktif dan konstruktif dengan badan hukum dan perjanjian, badan khusus PBB dan prosedur khusus Dewan HAM PBB. Menyerahkan laporan berkala secara tepat waktu tentang pelaksanaan perjanjian HAM internasional utama, serta tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi badan perjanjian (41 laporan telah diserahkan hingga saat ini).
Uzbekistan telah mengembangkan indikator nasional untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB / SDGs) PBB.
Baca Juga: DPR Galang Kerjasama dengan Parlemen Uzbekistan
Pada saat yang sama, Strategi Aksi adalah “peta jalan” untuk implementasi TPB PBB. Pada Forum Politik Tingkat Tinggi di bawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Uzbekistan mempresentasikan Kajian Nasional Sukarela pertama tentang kemajuan dalam TPB.
Sistem politik yang stabil telah diciptakan di negara yang memenuhi kriteria demokrasi dan HAM modern; otoritas legislatif, eksekutif dan yudikatif di semua tingkatan secara aktif bekerja. Yang terpenting, penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum sedang dibangun pada masyarakat Uzbek, dan budaya HAM sedang dibentuk.
Dalam siaran persnya, Uzbekistan mengklaim sebagai "negara Asia Tengah pertama yang menciptakan sistem lembaga HAM nasional yang efektif, yang meliputi Ombudsman Parlemen, Ombudsman Anak, Ombudsman Bisnis, dan Pusat Nasional HAM."
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu