Suara.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan adanya potensi 10 juta penduduk yang bandel mudik, meskipun sudah dilarang pemerintah. Padahal pelarangan tersebut dilakukan supaya kasus Covid-19 tidak kembali naik seperti tahun lalu.
Angka potensi tersebut diperolehnya berdasarkan hasil pengamatan mudik Lebaran 2020. 10 juta penduduk tersebut diperoleh dari jumlah masyarakat yang biasa melakukan tradisi mudik untuk merayakan hari raya Idul Fitri.
"Seandainya dilepas tidak ada larangan itu akan ada 73 juta orang mudik dan kalau dilarang itu potensinya masih sekitar 13 persen, jadi sekitar mungkin hampir 10 jutaan (penduduk)," kata Muhadjir dalam diskusi bertajuk Untung Rugi Mudik di Tengah Pandemi yang disiarkan langsung melalui YouTube BPKN RI, Selasa (20/4/2021).
Muhadjir menyebutkan 10 juta penduduk itu serupa dengan dua kali lipat jumlah masyarakat Singapura. Pemerintah pun berupaya lebih menekan jumlah penduduk yang bandel dengan tetap mudik.
Secara luas, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut menjelaskan pemerintah harus melarang masyarakat untuk mudik karena tidak ingin ada lonjakan kasus pasca hari raya Idul Fitri seperti yang terjadi pada tahun lalu.
Ia menyebut ada kenaikan kasus Covid-19 hingga 93 persen pada saat itu. Itu juga belum ditambah dengan kluster libur keagamaan lainnya. Keadaan seperti itu otomatis berdampak pada kapasitas rumah sakit yang menipis dan angka kematian kian meningkat.
"Kematian itu memang takdir Tuhan, takdir Allah tapi kan kita juga punya tanggung jawab untuk mencegah jangan sampai terjadi kematian yang sebetulnya bisa dicegah," tuturnya.
"Kita kan punya hak untuk melakukan ikhtiar. Karena itu, ini lah yang menjadi dasar kenapa pemerintah tahun ini kembali menetapkan bahwa mudik ditiadakan."
Baca Juga: Cegah Lonjakan Kasus Corona Seperti di India, Larangan Mudik Didukung
Berita Terkait
-
Heboh SMS Ajakan Mudik Gratis, Ini Penjelasan Jasa Raharja
-
Gubernur Riau Resmi Larang Warga Mudik Lokal 6-17 Mei
-
Cegah Lonjakan Kasus Corona Seperti di India, Larangan Mudik Didukung
-
Warga di Tiga Daerah Kalbar Ini Diminta Tunda Perjalanan ke Luar Kota
-
Belum Terbitkan SIKM Terkait Larangan Mudik, Anies: Kami Tunggu Pusat
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
Ahmad Luthfi Komitmen Berikan Pemberdayaan Kepada Perempuan
-
Ribka Dilaporkan ke Bareskrim soal Ucapan Soeharto Pembunuh, Pelapor Ada Hubungan dengan Cendana?
-
Fakta Kelam Demo Agustus: 3.337 Orang Ditangkap dan Ada yang Tewas, Rekor Baru Era Reformasi?
-
Gaji Petugas MBG Telat, Kepala BGN Janji Bakal Tuntaskan Pekan Ini
-
Cermin Kasus Bilqis: 5 Pelajaran Pahit di Balik Drama Penculikan yang Mengguncang Indonesia
-
Asfinawati Sebut Penegakan HAM di Indonesia Penuh Paradoks, Negara Pelanggar Sekaligus Penegak!
-
Kasus Baru, KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Pelayanan Haji di BPKH
-
Geger Foto Ijazah Jokowi, Roy Suryo Sebut Pria di Dalamnya Bukan Presiden, Tapi Sosok Ini
-
Sukses Intervensi Penurunan Stunting, Gubernur Ahmad Luthfi Terima Penghargaan Kemenkes
-
Kepala BGN Kena 'Sentil' Komisi IX DPR Soal Proses Pengajuan Tambahan Anggaran ke Kemenkeu