Suara.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan adanya potensi 10 juta penduduk yang bandel mudik, meskipun sudah dilarang pemerintah. Padahal pelarangan tersebut dilakukan supaya kasus Covid-19 tidak kembali naik seperti tahun lalu.
Angka potensi tersebut diperolehnya berdasarkan hasil pengamatan mudik Lebaran 2020. 10 juta penduduk tersebut diperoleh dari jumlah masyarakat yang biasa melakukan tradisi mudik untuk merayakan hari raya Idul Fitri.
"Seandainya dilepas tidak ada larangan itu akan ada 73 juta orang mudik dan kalau dilarang itu potensinya masih sekitar 13 persen, jadi sekitar mungkin hampir 10 jutaan (penduduk)," kata Muhadjir dalam diskusi bertajuk Untung Rugi Mudik di Tengah Pandemi yang disiarkan langsung melalui YouTube BPKN RI, Selasa (20/4/2021).
Muhadjir menyebutkan 10 juta penduduk itu serupa dengan dua kali lipat jumlah masyarakat Singapura. Pemerintah pun berupaya lebih menekan jumlah penduduk yang bandel dengan tetap mudik.
Secara luas, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut menjelaskan pemerintah harus melarang masyarakat untuk mudik karena tidak ingin ada lonjakan kasus pasca hari raya Idul Fitri seperti yang terjadi pada tahun lalu.
Ia menyebut ada kenaikan kasus Covid-19 hingga 93 persen pada saat itu. Itu juga belum ditambah dengan kluster libur keagamaan lainnya. Keadaan seperti itu otomatis berdampak pada kapasitas rumah sakit yang menipis dan angka kematian kian meningkat.
"Kematian itu memang takdir Tuhan, takdir Allah tapi kan kita juga punya tanggung jawab untuk mencegah jangan sampai terjadi kematian yang sebetulnya bisa dicegah," tuturnya.
"Kita kan punya hak untuk melakukan ikhtiar. Karena itu, ini lah yang menjadi dasar kenapa pemerintah tahun ini kembali menetapkan bahwa mudik ditiadakan."
Baca Juga: Cegah Lonjakan Kasus Corona Seperti di India, Larangan Mudik Didukung
Berita Terkait
-
Heboh SMS Ajakan Mudik Gratis, Ini Penjelasan Jasa Raharja
-
Gubernur Riau Resmi Larang Warga Mudik Lokal 6-17 Mei
-
Cegah Lonjakan Kasus Corona Seperti di India, Larangan Mudik Didukung
-
Warga di Tiga Daerah Kalbar Ini Diminta Tunda Perjalanan ke Luar Kota
-
Belum Terbitkan SIKM Terkait Larangan Mudik, Anies: Kami Tunggu Pusat
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Kelangsungan Usaha Tidak Jelas, Saham Toba Pulp Lestari (INRU) Digembok BEI Usai Titah Prabowo
-
Satu Calon Pelatih Timnas Indonesia Tak Hadiri Proses Wawancara PSSI, Siapa?
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
Terkini
-
Prabowo Pastikan Hunian Tetap Dibangun, Korban Bencana Sumatra Dapat Huntara Lebih Dulu
-
Tragis! Tergelincir di Tikungan, Pemotor Tewas Seketika Disambar Bus Mini Transjakarta
-
Wafat di Pesawat Usai Tolak Tambang Emas, Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong Kembali Bergema
-
PLN Pastikan Kesiapan SPKLU Lewat EVenture Menjelang Natal 2025 & Tahun Baru 2026
-
Soal Polemik Perpol Baru, Kapolri Dinilai Taat Konstitusi dan Perkuat Putusan MK
-
Kritik Penunjukan Eks Tim Mawar Untung sebagai Dirut Antam, KontraS: Negara Abai Rekam Jejak HAM!
-
Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
-
Detik-Detik Pengendara Motor Tewas Tertabrak Bus Minitrans di Pakubuwono Jaksel
-
Jawab Kritik Rektor Paramadina, Wamendiktisaintek Tegaskan Fokus Pemerintah Bukan Kuota PTN
-
Korsleting Dominasi Kasus Kebakaran Jakarta, Pengamat: Listriknya 'Spanyol', Separuh Nyolong!