Suara.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan adanya potensi 10 juta penduduk yang bandel mudik, meskipun sudah dilarang pemerintah. Padahal pelarangan tersebut dilakukan supaya kasus Covid-19 tidak kembali naik seperti tahun lalu.
Angka potensi tersebut diperolehnya berdasarkan hasil pengamatan mudik Lebaran 2020. 10 juta penduduk tersebut diperoleh dari jumlah masyarakat yang biasa melakukan tradisi mudik untuk merayakan hari raya Idul Fitri.
"Seandainya dilepas tidak ada larangan itu akan ada 73 juta orang mudik dan kalau dilarang itu potensinya masih sekitar 13 persen, jadi sekitar mungkin hampir 10 jutaan (penduduk)," kata Muhadjir dalam diskusi bertajuk Untung Rugi Mudik di Tengah Pandemi yang disiarkan langsung melalui YouTube BPKN RI, Selasa (20/4/2021).
Muhadjir menyebutkan 10 juta penduduk itu serupa dengan dua kali lipat jumlah masyarakat Singapura. Pemerintah pun berupaya lebih menekan jumlah penduduk yang bandel dengan tetap mudik.
Secara luas, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut menjelaskan pemerintah harus melarang masyarakat untuk mudik karena tidak ingin ada lonjakan kasus pasca hari raya Idul Fitri seperti yang terjadi pada tahun lalu.
Ia menyebut ada kenaikan kasus Covid-19 hingga 93 persen pada saat itu. Itu juga belum ditambah dengan kluster libur keagamaan lainnya. Keadaan seperti itu otomatis berdampak pada kapasitas rumah sakit yang menipis dan angka kematian kian meningkat.
"Kematian itu memang takdir Tuhan, takdir Allah tapi kan kita juga punya tanggung jawab untuk mencegah jangan sampai terjadi kematian yang sebetulnya bisa dicegah," tuturnya.
"Kita kan punya hak untuk melakukan ikhtiar. Karena itu, ini lah yang menjadi dasar kenapa pemerintah tahun ini kembali menetapkan bahwa mudik ditiadakan."
Baca Juga: Cegah Lonjakan Kasus Corona Seperti di India, Larangan Mudik Didukung
Berita Terkait
-
Heboh SMS Ajakan Mudik Gratis, Ini Penjelasan Jasa Raharja
-
Gubernur Riau Resmi Larang Warga Mudik Lokal 6-17 Mei
-
Cegah Lonjakan Kasus Corona Seperti di India, Larangan Mudik Didukung
-
Warga di Tiga Daerah Kalbar Ini Diminta Tunda Perjalanan ke Luar Kota
-
Belum Terbitkan SIKM Terkait Larangan Mudik, Anies: Kami Tunggu Pusat
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
Terkini
-
Geger SMA di Jaktim, Guru Diduga Lecehkan Banyak Siswi, Korban Lain Buka Suara
-
Bocah SD Tewas Tertabrak Kereta di Parung Panjang, Terlempar hingga 30 Meter Saat Pulang Sekolah
-
Diperikaa Kamis Lusa, Kubu Roy Suryo Cs Siapkan Mantan Wakapolri Oegroseno Jadi Ahli Meringankan
-
Diperiksa Polda Metro, Eks Ketua KIP DKI Jadi Saksi Meringankan Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi
-
Kemensos Beri Santunan untuk Keluarga Marinir Korban Longsor Cisarua
-
Indeks Keselamatan Jurnalis 2025: Swasensor dan Narasumber yang Diam Jadi Tantangan Baru
-
Tok! DPR Sahkan 8 Anggota Baznas RI Periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna, Ada Nama Eks Wamenag
-
DPR Gelar Rapat Paripurna ke-13 Hari Ini, Ada Tiga Surat Dari Presiden Dibacakan
-
Tanah Bergerak di Tegal Disebut Bakal Berulang, Pakar Geologi UGM: Tak Layak Huni, Cari Lokasi Baru!
-
3 Jam Bareng 22 Pengusaha APINDO di Hambalang, Prabowo Tekankan Penciptaan Lapangan Kerja