Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengkritisi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di depan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Gutteres soal perubahan iklim. Ia membandingkan ungkapan Anies dengan kondisi di Jakarta.
Gilbert mengatakan Anies juga belum bisa mengatasi perubahan iklim di ibu kota. Salah satu akibatnya adalah banjir yang masih saja terjadi setiap musim penghujan.
"Soal iklim kita lihat ada banjir sebagai pengaruh iklim di Jakarta yang tidak teratasi, juga erupsi air laut karena air yang disedot," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (20/4/2021).
Gilbert menilai Anies tak menunjukan komitmen dalam mengatasi banjir di ibu kota. Sebab berdasarkan draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan Anies, penanganan perubahan iklim tak jadi prioritas.
"Dalam draf RPJMD tidak ada upaya mengatasi air bersih, yang ada malah diserahkan ke pusat. Kesan yang timbul dari usulan Bung Anies ini hanyalah sekedar narasi tanpa aksi, sekadar tata kata tanpa bukti," sambungnya.
Karena itu, Gilbert menantang Anies mengimplementasikan apa yang disampaikan ke Sekjen PBB itu di ibu kota.
"Kalau hanya narasi tanpa aksi, maka itu seperti tong kosong," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan kembeli menjadi buah bibir warganet di media-media sosial, setelah mengikuti forum dialog yang digelar PBB.
Sebab, dalam forum virtual bertajuk Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General-Advancing Carbon Neutrality and Resilent Recovery for Cities and Nations pada Jumat (16/4/2021) malam, pidato Anies yang hanya dua menit disebut-sebut membuat Sekjen PBB Antonio Gutteres terpukau.
Baca Juga: Anies Kelebihan Bayar Robot Damkar, Kinerja BW Cs di KPK DKI Dipertanyakan
Dalam kesempatan tersebut, Anies menyampaikan gagasan, terobosan, solusi, serta usulan kepada PBB yang kali ini diwakili langsung oleh Sekjen PBB António Gutteres.
Anies menekankan kembali peran pemerintah kota untuk memastikan lingkungan yang ditinggali warganya layak dan berketahanan, dalam hal ini terkait dengan perubahan iklim, dengan salah satunya mengurangi emisi karbon secara signifikan.
"Pemerintah kota memiliki tugas untuk menyediakan lingkungan tempat tinggal yang layak huni bagi para warga kotanya. Hal ini termasuk dengan mengatasi dampak perubahan iklim dengan melakukan upaya untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kota-kota," ujar Anies dalam paparannya.
Hal tersebut, kata Anies, telah dilakukan di kota kota seluruh dunia dengan berkomiten dan mengalokasikan sumber daya untuk membuat rencana aksi iklim dan implementasi aksi iklim.
"Kota-kota di seluruh dunia telah melakukannya dengan berkomitmen dan mengalokasikan sumber daya untuk membuat rencana aksi iklim dan melakukan implementasi aksi iklim dalam strategi transportasi, tata bangunan, dan mempromosikan energi bersih dan banyak lagi," ucap dia.
Anies juga menjelaskan, Jakarta juga telah berkomitmen dan mengerjakan berbagai aksi iklim. Bahkan kata dia, Jakarta sendiri telah memiliki target zero emission pada tahun 2050.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Agar MBG Tak Berhenti Usai Ganti Presiden, APPMBGI Dorong Payung Hukun Setingkat UU
-
Maling Motor di Tanjung Duren Diamuk Warga saat Kepergok Beraksi, Tangan Diikat Kepala Diinjak!
-
Belajar dari Kasus Daycare Little Aresha, KPAI: Ortu Wajib Cek Izin dan Latar Belakang Pengasuh!
-
BNI Pastikan Koperasi Swadharma Berdiri Sendiri di Luar Struktur Bank
-
BRIN dan Wanadri Siapkan Misi Selamatkan Terumbu Karang Pulau Buru yang Hancur Akibat Bom Ikan
-
Belajar dari Kasus Little Aresha, Ini 3 Cara Cek Legalitas Daycare dan PAUD Agar Anak Aman
-
Kebakaran Maut di Lubang Buaya: Wanita 53 Tahun Pengidap Stroke Tewas Terjebak Dalam Rumah
-
Gus Ipul: Persiapan Muktamar NU Terus Berjalan, Tim Panel Tuntaskan SK Sebelum Agustus
-
Niat Lindungi Anak dari Amukan Ibu, Anggota TNI Berpangkat Peltu Malah Dikeroyok di Stasiun Depok
-
Skandal Kekerasan Daycare Little Aresha Yogyakarta: 103 Anak Jadi Korban, DPR Desak Hukuman Maksimal