Suara.com - Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat total pekerja migran Indonesia atau PMI yang pulang saat pandemi Covid-19 pada tahun ini sebanyak 60 orang.
"Sejak Januari sampai saat April 2021 ini, tercatat 60 orang PMI itu pulang karena habis kontrak dari sejumlah negara, terutama Malaysia," kata Kepala Disnaker Kota Mataram Hariadi di Mataram, Rabu (21/4/2021).
Dikatakannya bahwa 60 orang PMI yang pulang di tengah pandemi Covid-19 tahun ini, sudah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) pemulangan PMI, yakni melalui kegiatan karantina sebagai upaya pencegahan Covid-19 di Wisma Nusantara. "Jadi sebelum para PMI pulang ke rumah masing-masing, mereka dikarantina di Wisma Nusantara selama lima hari sesuai masa inkubasi virus," ujarnya.
Selama masa karantina, tim kesehatan akan memantau kesehatan dan gejala Covid-19, serta swab terhadap para PMI untuk memastikan mereka negatif, meskipun sudah mengantongi surat bebas Covid-19 dari negara asal.
"Kalau selama lima hari, mereka tidak ada gejala Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil negatif dua kali tes usap. Barulah mereka dibolehkan pulang," katanya.
Menurutnya, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dari PMI yang pulang, Disnaker menyiapkan tim penjemputan bagi PMI asal Kota Mataram untuk dibawa ke Wisma Nusantara.
"Tim penjemputan PMI ini beranggota tiga orang, satu dari badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dan dua orang dari petugas kami," tuturnya.
Ia mengatakan, tim penjemput PMI ini bertugas menjemput ke bandara setiap ada jadawal kedatangan penerbangan internasional. Ada atau tidak ada PMI asal Kota Mataram, tim akan tetap datang karena disnaker tidak memiliki data atau informasi berapa PMI yang akan pulang.
Begitu tiba, para PMI akan didata, dan kjika ada yang akan pulang ke Kota Mataram, maka mereka harus ikut dengan tim menuju Wisma Nusantara sebagai tempat karantina sebelum mereka pulang ke kampung halaman masing-masing.
Baca Juga: Gubernur NTB Tidak Larang Mudik Lebaran 2021: Yang Penting Puasa
"Kalau ada yang tidak mau, kami paska karena ini terkait dengan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19," ucapnya.
Sementara menyinggung tentang PMI yang berangkat ke luar negeri, kata dia, masih rendah. Dari Januari 2021 sampai saat ini jumlahnya tidak sampai 10 orang.
"Kondisi itu terjadi karena pandemi Covid-19, sehingga beberapa negara masih menutup akses penerimaan PMI. Begitu juga dengan negara-negara Asia Pasifik, masih menggunakan sistem buka tutup," demikian Hariadi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
Terkini
-
Jadi Pemasok MBG, Omzet Petani Hidroponik di Madiun Naik 100 Persen
-
Reformasi Polri Tanpa Tenggat? KPRP Bentukan Presiden Akui Masih Meraba Masalah
-
KPK Amankan Uang Rp 400 Juta saat Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto
-
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi Dana Umat Baznas
-
Pastikan Keamanan Jalur Mudik Nataru, Kapolri: Tol Dipantau 24 Jam, Rekayasa Lalin Disiapkan
-
Pengakuan Jaksa Tri yang Kabur dari OTT KPK: Saya Ketakutan, Dikira Bukan Petugas
-
Dibubarkan Sebelum Diskusi Dimulai, Buku Reset Indonesia Dianggap Ancaman?
-
Jalankan Instruksi Prabowo, Mendagri Tito Mulai Bangun Huntap Korban Bencana Sumatra
-
Mahfud MD Bongkar Borok Polri: Masuk Akpol Pakai Jatah, Mau Jadi Brigjen Mesti Bayar?
-
Jakarta 'Puasa' Kembang Api Tahun Baru 2026, Solidaritas Bencana Sumatra Jadi Alasan Utama