Suara.com - Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat total pekerja migran Indonesia atau PMI yang pulang saat pandemi Covid-19 pada tahun ini sebanyak 60 orang.
"Sejak Januari sampai saat April 2021 ini, tercatat 60 orang PMI itu pulang karena habis kontrak dari sejumlah negara, terutama Malaysia," kata Kepala Disnaker Kota Mataram Hariadi di Mataram, Rabu (21/4/2021).
Dikatakannya bahwa 60 orang PMI yang pulang di tengah pandemi Covid-19 tahun ini, sudah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) pemulangan PMI, yakni melalui kegiatan karantina sebagai upaya pencegahan Covid-19 di Wisma Nusantara. "Jadi sebelum para PMI pulang ke rumah masing-masing, mereka dikarantina di Wisma Nusantara selama lima hari sesuai masa inkubasi virus," ujarnya.
Selama masa karantina, tim kesehatan akan memantau kesehatan dan gejala Covid-19, serta swab terhadap para PMI untuk memastikan mereka negatif, meskipun sudah mengantongi surat bebas Covid-19 dari negara asal.
"Kalau selama lima hari, mereka tidak ada gejala Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil negatif dua kali tes usap. Barulah mereka dibolehkan pulang," katanya.
Menurutnya, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dari PMI yang pulang, Disnaker menyiapkan tim penjemputan bagi PMI asal Kota Mataram untuk dibawa ke Wisma Nusantara.
"Tim penjemputan PMI ini beranggota tiga orang, satu dari badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dan dua orang dari petugas kami," tuturnya.
Ia mengatakan, tim penjemput PMI ini bertugas menjemput ke bandara setiap ada jadawal kedatangan penerbangan internasional. Ada atau tidak ada PMI asal Kota Mataram, tim akan tetap datang karena disnaker tidak memiliki data atau informasi berapa PMI yang akan pulang.
Begitu tiba, para PMI akan didata, dan kjika ada yang akan pulang ke Kota Mataram, maka mereka harus ikut dengan tim menuju Wisma Nusantara sebagai tempat karantina sebelum mereka pulang ke kampung halaman masing-masing.
Baca Juga: Gubernur NTB Tidak Larang Mudik Lebaran 2021: Yang Penting Puasa
"Kalau ada yang tidak mau, kami paska karena ini terkait dengan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19," ucapnya.
Sementara menyinggung tentang PMI yang berangkat ke luar negeri, kata dia, masih rendah. Dari Januari 2021 sampai saat ini jumlahnya tidak sampai 10 orang.
"Kondisi itu terjadi karena pandemi Covid-19, sehingga beberapa negara masih menutup akses penerimaan PMI. Begitu juga dengan negara-negara Asia Pasifik, masih menggunakan sistem buka tutup," demikian Hariadi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah