Militer Junta Myanmar hadir di KTT, Bentuk Penerimaan Pelanggaran HAM?

Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) mendesak Indonesia untuk menentukan sikap yang kuat dalam menolak rezim militer junta Myanmar, termasuk dengan kedatangan mereka ke KTT ASEAN di Jakarta pada Sabtu (24/4/2021) ini.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, menyatakan kehadiran rezim militer junta Myanmar di Jakarta sebagai bentuk penerimaan.

“Hal ini dipercaya sebagai sebuah bentuk atas normalisasi dan menerima rezim militer Myanmar yang keji dan ancaman terhadap HAM secara keseluruhan,” kata Fatia dikutip dari laman Kontras.

Kontras menyatakan, semenjak kudeta yang dilakukan militer, di Myanmar telah banyak terjadi pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Peristiwa itu menjadi bukti situasi dan kondisi yang serius dihadapi oleh masyarakat Myanmar.

“Beberapa fasilitas publik juga ikut dirusak dan di kuasi oleh militer Myanmar, dan masyarakat sipil yang ingin membelot dan tidak mematuhi aturan yang ada, dikenakan hukuman,” kata Fatia.

Oleh karenanya, Kontras menyatakan dengan tegas tidak ada kursi bagi rejim Militer Myanmar. Kehadiran mereka dapat dikatakan resmi dengan datangnya perwakilan pemerintahan yang terpilih secara demokrasi dan legal.

“Dengan itu, kursi perwakilan Myanmar dalam KTT harus diwakilkan oleh pemerintah yang terpilih secara demokratis, dan bukan pemimpin dari kudeta militer. Kami percaya hal ini adalah langkah yang penting dan bijak bagi tiap negara anggota untuk menyetujui hal ini,” tegas Fatia.

Seperti diketahui, pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, akan menghadiri KTT ASEAN di Jakarta pada 24 April, demikian menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand pada Sabtu (17/04).

Jika benar hadir, ini adalah perjalanan luar negeri pertamanya yang diketahui sejak melancarkan kudeta 1 Februari lalu.

Baca Juga: Pertemuan Bilateral dengan PM Vietnam, Jokowi Singgung Masalah Myanmar

Myanmar berada dalam pergolakan sejak Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

Sejak itu, sedikitnya 728 orang telah tewas di tangan petugas keamanan dalam upaya membungkam protes, menurut penghitungan kelompok aktivis.