Suara.com - Dalam kunjungan kerja ke dua posyandu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian mengatakan, posyandu merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat agar lebih sehat. Ia ingin memastikan, pelayanan di kedua fasilitas kesehatan tersebut berjalan baik.
“Ini adalah salah satu ujung tombak dari pelayanan masyarakat agar lebih sehat,” katanya, saat mengunjungi Posyandu Batalyon TNI 742 Mataram, dan Posyandu Kemala di Polres Mataram, NTB, Sabtu (24/4/2021).
Tri menuturkan, Posyandu Batalyon TNI 742 Mataram merupakan layanan kesehatan yang dibuat untuk Prajurit TNI setempat. Ia pun berharap, fasilitas ini bisa dinikmati masyarakat di luar lingkungan Batalyon TNI 742 Mataram, seperti Posyandu Keluarga yang digagas Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, yang dapat melayani kesehatan para ibu hamil, balita, mencakup semua keluarga dan lansia.
“Kami yakin, posyandu di sini pasti sudah sangat baik, sudah menjalankan fungsinya dengan baik, mudah-mudahan program posyandu keluarga yang digagas oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB bisa diterapkan di posyandu ini, karena itu sangat bermanfaat sekali, jadi tidak hanya melayani lingkungan di sini, tapi juga bisa melayani masyarakat yang berada di lingkungan ini,” tuturnya.
Tri juga menyambangi Posyandu Kemala yang ada di Polres Mataram. Menurutnya, posyandu tersebut merupakan program dari pemerintah yang melayani pelayanan kesehatan dasar di tengah masyarakat yang dikelola mandiri oleh masyarakat, tapi juga dibantu oleh Dinas Kesehatan, BKKBN, dan Kepolisian setempat.
“Kami melihat sudah dilaksankan dengan baik, di satu mana para kadernya juga sangat semangat melayani kesehatan, tidak hanya di lingkungan Polri di sini, tapi juga masyarakat sekitarnya, di sini juga mereka melayani pemeriksaan ibu hamil, pelayanan keluarga berencana, dan melayani kebutuhan gizi anak-anak balita serta bantuan lain misalnya imunisasi, pemberian makanan tambahan, dan juga untuk penyuluhan dan sosialisasi kepada ibu hamil, ibu yang juga menyusui dan anak balita,” ujarnya.
Tri berharap, kerja sama dalam menggagas layanan kesehatan tersebut, bisa dilakukan di komunitas lain. Sebab, Tri menilai, masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya.
Di samping itu, kesehatan merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang unggul. Karena itu, posyandu, sebagai salah satu upaya layanan kesehatan bersumber daya masyarakat, merupakan ujung tombak dari pelayanan masyarakat agar lebih sehat.
Baca Juga: Kembangkan Karakter Penerus Bangsa, Kemendagri Gelorakan Ideologi Pancasila
Berita Terkait
-
Dukung Kampanye Prokes, Yayasan HOPE Salurkan 1 Juta Masker ke TP-PKK
-
Pembekalan Kepala Daerah Terpilih, Kemendagri Soroti 3 Kebijakan Ini
-
Mendagri Minta Kepala Daerah Terpilih Berperan Aktif Tekan Laju Covid-19
-
Kembangkan Karakter Penerus Bangsa, Kemendagri Gelorakan Ideologi Pancasila
-
Mendagri Minta Masyarakat Tak Ragu Divaksin, Demi Hindari Covid-19
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan