Surat Tagihan untuk Jokowi dari Koalisi GENERASI HIJAU

Suara.com - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia (GENERASI HIJAU) mengirim surat 'tagihan' kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. GENERASI HIJAU telah mengirim surat untuk menagih komitmen pemerintah dalam penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon dan pencegahan krisis iklim, pada Senin (26/4/2021).

Ditengah pandemi virus corona ini, GENERASI HIJAU menyadari pemerintah sedang jatuh bangun menekan peningkatan kasus covid-19 dan berupaya memulihkan ekonomi nasional.

Namun, Koalisi GENERASI HIJAU melihat bahwa upaya belum mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, GENERASI HIJAU mendesak Jokowi untuk mempertimbangkan pentingnya pembangunan rendah karbon, pencegahan krisis iklim dan upaya mencapai net zero emission dalam kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menurut GENERASI HIJAU, pemerintah seharusnya merencanakan pemberian stimulus fiskal hijau (green fiscal stimulus) untuk sejumlah sektor yang berkontribusi besar dalam krisis iklim, termasuk kehutanan dan penggunaan lahan, energi, pertanian, dan persampahan.

Berdasarkan rilis yang diterima Suara.com, Koalisi GENERASI HIJAU mengusulkan kepada Presiden untuk memasukkan green stimulus dalam tiga sektor, yaitu pertanian, energi dan persampahan.

1. Sektor Pertanian: green stimulus Program Peremajaan Perkebunan Rakyat dengan Padat Karya Tunai dan Pengembangan Korporasi Petani.

BPS menyebutkan bahwa selama pandemi ini sektor pertanian justru tumbuh sebesar 1,75 persen. Program Peremajaan Perkebunan Rakyat dengan Padat Karya Tunai dan Pengembangan Korporasi Petani diproyeksikan akan menghasilkan 15-17 persen peningkatan hasil panen serta penciptaan lebih dari 150 ribu tenaga kerja.

Sejalan dengan pembangunan rendah karbon, program ini juga diperkirakan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 100 juta tCO2 dalam jangka waktu 20 tahun.

2. Sektor Energi: green stimulus pemasangan PLTS Atap pada gedung-gedung yang dikelola oleh 70 Kementerian/Lembaga.

Baca Juga: Jubir: Sebenarnya Jokowi Belum Pernah Nyatakan akan Reshuffle

Pemasangan PLTS Atap pada gedung-gedung yang dikelola oleh 70 Kementerian/Lembaga untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Perpres 22/2017 tentang Rencana Umum Energi nasional, akan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa Pemerintah memulai pemanfaatan energi terbarukan dari diri sendiri, dan hal ini akan dapat mendorong pertumbuhan produksi energi ramah lingkungan. Pada pelaksanaannya, program ini dapat berkontribusi mengurangi emisi sebesar 339 ribu tCO2 selama 25 tahun, juga diperkirakan akan menyerap hingga 700 tenaga kerja.

3. Sektor Persampahan: green stimulus program pinjaman lunak dan pendampingan peningkatan kapasitas UMKM.

UMKM persampahan memili kontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta menjadi salah satu factor usaha yang masih dapat bertahan meski membutuhkan perjuangan berat selama masa pandemic ini. GENERASI HIJAU mengusulkan adanya program stimulus pemulihan ekonomi UMKM persampahan berupa program pinjaman lunak serta Pendampingan peningkatan kapasitas UMKM.

Program ini diperkirakan dapat menyasar lebh dari 5.000 UMKM persampahan dan meningkatkan daur ulang sampah sampai dengan 40 ribu ton per hari. Nilai tersebut setara dengan manfaat ekonomi senilai 23 triliun per tahun dengan potensi penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 15 – 75 ribu orang di tahun 2022, serta berkontribusi terhadap penurunan gas emisi rumah kaca sekitar 105,38 juta tCO2 selama 20 tahun.

Demi memastikan green stimulus masuk ke APBN 2022, Koalisi GENERASI HIJAU mendesak Jokowi dan jajarannya untuk memasukkan secara eksplisit kebijakan pemulihan ekonomi hijau melalui green stimulus ini masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta diakomodir dalam Nota Keuangan dan APBN 2022.

Alasan lain GENERASI HIJAU mengirim surat untuk Jokowi adalah karena komitmen pemerintah dinilai masih lemah dalam hal pembangunan rendah karbon dan pencegahan krisis iklim. Apalagi APBN saat ini belum mengandung green stimulus.