Suara.com - Jelang Idul Fitri 1442 H, hampir seluruh masyarakat tentunya ingin mudik ke kampung halaman masing-masing. Namun sayangnya, momen mudik tahun ini kembali dilarang seperti tahun lalu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Ketentuan mengenai peniadaan mudik lebaran 2021 tertuang di dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik hari raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19.
Dalam Surat Edaran tersebut, selama periode yang telah ditetapkan seluruh masyarakat dilarang meninggalkan domisili masing-masing.
Peniadaan mudik Lebaran 2021 resmi dimulai pada tanggal 6-17 Mei 2021. Kendati demikian, sebagian masyarakat masih dibingungkan dengan ketentuan mengenai mudik lokal boleh dilakukan dalam wilayah aglomerasi.
Sebelumnya telah diberitakan, setidaknya terdapat 8 wilayah aglomerasi yang tetap diizinkan mengadakan perjalanan selama masa larangan mudik Lebaran 6-17 Mei 2021. Seperti apa aturan mudik lokal boleh dilakukan?
Ketentuan Mudik Lokal
Lantas, bagaimana ketentuan wacana mudik lokal boleh dilakukan selama masa peniadaan mudik Lebaran 6-17 Mei 2021? Mengutip buklet Tanya Jawab Tidak Mudik 2021, yang diterbitkan KPC-PEN, Kominfo, Kemenhub, dan Satgas Penanganan Covid-19, disebutkan bahwa sebenarnya pemerintah tidak pernah mengeluarkan istilah mudik lokal.
Istilah mudik lokal muncul karena dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PMK) Nomor 13 Tahun 2021 disebutkan ada beberapa kawasan aglomerasi dan perkotaan yang dikecualikan dari larangan bepergian untuk mudik pada periode 6-17 Mei 2021.
Kawasan aglomerasi yang dimaksud adalah Medan Raya, Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, Yogyakarta Raya, Solo Raya, Surabaya Raya, dan Makassar Raya.
Baca Juga: Viral WN China Keluyuran di Mempawah saat Larangan Mudik, Warga Protes
Belakangan ini, Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa mudik Lebaran 2021, baik itu jarak jauh maupun jarak dekat, tetap ditiadakan.
Dalam buklet tersebut juga dijelaskan bahwa pelarangan pergerakan masyarakat dan transportasi tidak diberlakukan di kawasan aglomerasi karena sehari-harinya ada mobilitas lintas daerah yang intensif, seperti untuk pekerjaan, perekonomian, dan sosial.
Oleh karena itu, pemerintah tetap mengimbau seluruh masyarakat di kawasan aglomerasi untuk tetap membatasi mobilitas dan tidak bepergian terlebih dulu. Selain itu, silaturahmi juga disarankan agar dilakukan secara online.
Mudik Jarak Jauh Maupun Lokal Ditiadakan
Untuk menjawab rasa penasaran masyarakat mengenai apakah mudik lokal boleh dilakukan, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo berharap bahwa mudik Lebaran tahun ini, baik jarak jauh maupun lokal, dapat ditiadakan.
Hal ini mengingat penularan Covid-19 terjadi karena adanya interaksi antar manusia. Hal tersebut disampaikan pada saat Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, yang disiarkan di kanal YouTube Pusdalops BNPB, pada Minggu (2/5/2021) lalu.
Berita Terkait
-
5 Rekomendasi Mudik Gratis Lebaran 2026: Bisa Bareng Indomaret, Bagaimana Caranya?
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak
-
6 Mobil Bekas 8 Seater untuk Mudik 2026, Kabin dan Bagasi Lega
-
Serba-Serbi Mudik Gratis Lebaran 2026, Jateng Siapkan 349 Unit Bus!
-
Baju Lebaran 2026 Warna Apa? Ini Tren Warna yang Diprediksi Mendominasi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim
-
Anggota DPRD DKI Minta Bank Jakarta Benahi Keamanan Siber Sebelum IPO 2027
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak
-
Niat Kencan Berujung Petaka: AP Dituntut 1 Tahun Bui, Diduga Korban Salah Tangkap Demo Agustus