Suara.com - Hari ini tepat 100 hari kudeta Myanmar yang dilakukan oleh junta militer dan France24 melaporkan kilas baliknya pada Senin (10/05). Berikut ringkasannya.
Kudeta 1 Februari
Para jenderal melancarkan kudeta pada hari ini, menahan pemimpin Suu Kyi dan sekutu utamanya dalam penggerebekan sebelum fajar.
Walkie Ttlkie
Dua hari kemudian, Suu Kyi yang berusia 75 tahun didakwa melakukan pelanggaran tidak jelas atas walkie-talkie yang tidak terdaftar di rumahnya.
Pukul panci, usir roh jahat
Perlawanan terhadap kudeta dimulai dengan orang-orang memukul panci dan wajan - sebuah praktik yang secara tradisional dikaitkan dengan mengusir roh jahat.
Akses internet mati
Junta mencoba memblokir platform media sosial termasuk Facebook, yang sangat populer di Myanmar. Pemadaman internet setiap malam diberlakukan kemudian.
Aksi massa
Puluhan ribu orang berkumpul di jalan-jalan menyerukan pembebasan Suu Kyi. Para pekerja memulai pemogokan nasional pada 8 Februari.
Mya Thwate Thwate Khaing ditembak
Aktivis muda Mya Thwate Thwate Khaing, ditembak di kepala dan seorang lainnya terluka setelah polisi menembak kerumunan orang di Naypyidaw pada 9 Februari.
Sanksi internasional
Keesokan harinya Washington mengumumkan sanksi terhadap beberapa pejabat militer, termasuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima militer yang sekarang bertanggung jawab.
Tuduhan terhadap Suu Kyi
Suu Kyi mendapat tuduhan kedua berdasar undang-undang manajemen bencana alam. Kemudian ia didakwa dengan dua tuduhan pidana baru pada 1 Maret.
Baca Juga: Veronica Koman: Jokowi Tegur Myanmar, Tapi Terus Langgar HAM di Papua
Ia dituduh menghasut kerusuhan dan melanggar undang-undang telekomunikasi. 10 hari kemudian militer menuduhnya menerima pembayaran ilegal berupa uang tunai dan emas.
Hari paling berdarah
Saat Hari Angkatan Bersenjata, terjadi pertumpahan darah dengan lebih dari 100 warga sipil tewas. Ini kemudian disebut sebagai hari paling berdarah sejak kudeta.
Pemerintahan bayangan
Anggota parlemen sipil yang digulingkan mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional.
KTT ASEAN
Para pemimpin dari blok regional ASEAN mengadakan pertemuan puncak tentang krisis Myanmar di Jakarta, dan mengundang pemimpin junta Min Aung Hlaing.
Mereka menyetujui pernyataan lima poin yang menyerukan dialog, diakhirinya kekerasan dan penunjukan utusan.
Namun beberapa hari kemudian, media pemerintah melaporkan 'saran' blok itu hanya akan dipertimbangkan ketika situasi kembali stabil di Myanmar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021