Suara.com - Aktivis Hak Asasi Manusia Veronica Koman meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersikap yang sama terhadap rakyat Papua ketika meminta Militer Myanmar menghentikan kekerasan kepada rakyat sipil dalam KTT ASEAN.
Veronica mengatakan perlakuan Jokowi kepada rakyat yang membela HAM di Papua tak jauh berbeda dengan yang dilakukan Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing kepada rakyatnya.
"Pak Jokowi mengumumkan lima konsensus untuk Myanmar itu, yang mana itu adalah yang masyarakat sipil suarakan selama ini untuk Papua, Jokowi bisa bicara begitu untuk Myanmar tapi kenapa tak bisa untuk Papua sendiri," kata Veronica dalam Dialog Publik DPD GAMKI Jakarta, Rabu (5/5/2021).
Veronica menjelaskan selama ini rakyat Indonesia selalu meminta penarikan militer dari tanah Papua, bebaskan tahanan politik Papua, hingga dialog damai antara pemerintah dan rakyat Papua, namun hal itu tidak dilakukan Jokowi.
"Jadi mohon Pak Jokowi bisa seperti itu ke luar (Myanmar), kenapa tidak bisa ke dalam," tegasnya.
Dia juga meminta pemerintah Indonesia tidak tersinggung ketika banyak negara lain yang mengungkit isu HAM di Papua bahkan hingga ke Sidang PBB, sebab Indonesia sendiri menyinggung Myanmar.
"Jadi jangan sensi ketika negara lain bicara soal HAM di Papua karena Indonesia sebenarnya juga mempraktekkan itu," ucap Veronica.
Alih-alih melakukan hal yang sama dengan yang diucapkan Jokowi kepada Panglima Militer Myanmar, pemerintah Indonesia justru melabeli Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai teroris yang dianggap justru memulai perang ketimbang dialog damai.
Berita Terkait
-
Kominfo Gandeng TNI Amankan Infrastruktur Telekomunikasi di Papua
-
OPM Tuding Pemerintah Putus Internet, Pemprov Papua: Jangan Sebar Hoaks
-
Klaim Banyak Anggota KKB Bertobat, Kapolda Papua: Mereka Kembali ke NKRI
-
Isu Jokowi dan Sri Mulyani Silang Pendapat soal THR PNS, Ini Kata KSP
-
Jokowi Pastikan Tak Mudik ke Solo, Gibran Bocorkan Tradisi Halalbihalal
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Satu Abad NU, Gus Yahya: Persatuan Menguat Usai Dinamika yang Hebat
-
Menhan Ungkap Pertemuan Prabowo dan Tokoh Oposisi: Apa yang Dibahas?
-
Risiko Matahari Kembar di Tubuh Polri, Mengapa Kapolri Pilih Mundur Ketimbang Jadi Menteri?
-
Aktivis 98 Kritik Pernyataan 'Titik Darah Penghabisan' Kapolri: Siapa yang Mau Dihadapi?
-
Geger! Jutaan Dokumen Rahasia Jeffrey Epstein Dirilis, Nama Donald Trump Muncul 5.300 Kali
-
Diterpa Isu Reshuffle, Pratikno Tegas Bantah Siapkan Surat Pengunduran Diri
-
Kemenkes: Gas N2O yang Muncul di Kasus Lula Lahfah Punya Aturan Ketat
-
Pengamat: Dasco Kini Jadi 'Buffer Power' Presiden, seperti Taufiq Kiemas dan Yenny Wahid Dulu
-
KPK Segera Tahan Gus Yaqut dan Gus Alex usai Audit Kerugian Negara Rampung
-
Rhenald Kasali: Kita Hidup di Abad Ketidakpastian, Saat Perasaan Menggerakkan Dunia Digital