Suara.com - Veronica Koman, aktivis sekaligus pengacara hak asasi manusia yang fokus pada masalah Papua, membantah tuduhan Badan Intelijen Negara soal akan menggunakan Pekan Olahraga Nasional XX untuk menciptakan instabilitas.
Perempuan yang kekinian menjadi pelarian politik di Australia tersebut menilai, justru BIN yang tidak berkompeten dalam melihat situasi politik Papua.
Veronica menilai, BIN hanya mencari 'kambing hitam' atau pihak yang disalahkan terkait konflik Papua - RI, dengan memanfaatkan momen PON XX pada 2-15 Oktober 2021. Dalam hal ini, kata Veronica, dirinyalah yang dijadikan 'kambing hitam'.
"Jadi, bagi saya, ini merupakan bentuk tidak kompetennya BIN terkait masalah Papua, dan kemudian panik, lalu menyalahkan, mencari-cari kambing hitam," kata Veronica Koman kepada Suara.com, kamis (27/5/2021).
Menurut Veronica, kinerja serta analisis BIN seharusnya dipertanyakan banyak pihak, karena acara PON diputuskan digelar di Papua yang notabebe sejak lama menjadi daerah konflik.
Ia mengungkapkan, eskalasi antara kelompok pro-kemerdekaan Papua dengan pemerintah RI kembali meninggi sejak empat tahun lalu, persisnya Desember 2018.
"Eskalasi konflik bersenjata di Papua kembali naik sejak Desember 2018. Sudah tahu begitu, kok bisa ada keputusan PON akan digelar di Papua," kata Veronica.
Kenapa bawa-bawa PON?
Selain itu, Veronica juga mempertanyakan validitas klaim BIN bahwa dirinya serta kelompok pro-referendum Papua hendak menggunakan PON XX guna melancarkan kampanye pembebasan nasional.
Baca Juga: BIN: Veronica Koman dan Benny Wenda Akan Manfaatkan PON XX untuk Bikin Instabilitas
Sejauh ini, Veronica mengakui hanya sekali membicarakan mengenai PON XX di Papua. Dengan demikian, tuduhan BIN bahwa dirinya hendak menjadikan PON XX sebagai ajang menciptakan instabilitas menjadi gugur.
"Saya tak pernah mengeluarkan komentar soal PON. Hanya satu kali, itu pun awal tahun lalu," kata dia.
Sepengetahuan Veronica pula, kelompok maupun aktivis pro-referendum Papua tidak pernah berbicara tentang PON XX dan dikaitkan dengan agenda pembebasan nasional.
"Sepantauan saya, pihak pro-referendum, aktivisnya, tak ada bawa-bawa PON. Kenapa BIN justru bawa-bawa PON sendiri."
Karena itu, Veronica mengultimatum, "Jadi ini BIN jangan melakukan cipta kondisi situasi konflik dengan tema baru lagi."
Sebelumnya diberitakan, BIN mengklaim mendeteksi pergerakan dari kelompok separatis Papua atau KSP yang ingin memanfaatkan PON XX di Papua untuk menciptakan instabilitas.
Berita Terkait
-
BIN: Veronica Koman dan Benny Wenda Akan Manfaatkan PON XX untuk Bikin Instabilitas
-
Dituntut 5 Bulan Penjara, Habib Bahar: Alhamdulillah Jaksa Adil
-
Jayapura Dikabarkan Tolak Jadi Tuan Rumah PON, Begini Respons KONI DIY
-
Habib Saggaf Al Jufri: Jangan Ikut-ikutan Aliran yang Selalu Mengkafirkan
-
Sosok Wasyid bin Muhammad Abbas atau Ki Wasyid, Pahlawan Geger Cilegon
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat
-
Peneliti UGM: 60 Persen Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Informal, Perlindungan Masih Lemah
-
Soroti Kasus Dokter Magang Meninggal Kelelahan, MGBKI Dorong Reformasi Sistem Internsip Nasional
-
Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem
-
Wamendagri Bima: Generasi Muda Harus Siap Pimpin Indonesia Menuju Negara Maju