Suara.com - Ketua Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo menjadi salah satu orang yang diperiksa Komnas HAM terkait penyelidikan 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka peralihan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (31/5/2021). Yudi mengaku, pemeriksaan di Komnas HAM itu berkaitan dengan dua hal.
Pertama adalah berkaitan dengan statunya sebagai penyidik KPK yang sedang menangani perkara korupsi. Dalam konteks tersebut, pemeriksaan dilakukan guna mengetahui apakah ada keterkaitan tidak lolosnya Yudi dalam TWK dengan perkara yang sedang dia tangani.
"Hari ini saya dilakukan pemeriksaan oleh dua orang dari Komnas HAM di mana pemeriksaan berkaitan dengan dua hal, saya selaku penyidik KPK menangani perkara apa kemudian ada kaitannya dengan siapa benang merahnya ke mana kemudian seberapa besar kasusnya," kata Yudi di Kantor Komnas HAM.
Selanjutnya, lanjut Yudi, pemeriksaan juga berkaitan dengan status dia selaku Ketua WP yang turut bersinggungan dengan pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Tak hanya itu, Yudi juga menjelaskan bagaimana dirinya dalam menjawab pertanyaan dalam TWK.
"Kedua terkait adanya kegiatan-kegiatan saya selaku ketua Ketua Wadah Pegawai KPK yang berkaitan dengan pimpinan KPK sejak dari periode yang lalu hingga sekarang. Kemudian tentang bagaimana saya menjawab tes wawasan kebangsaan baik tertulis maupun wawancara," jelasnya.
Yudi pun turut menyinggung soal hasil TWK yang hingga detik ini belum disampaikan oleh pimpinan KPK. Sehingga, dia tidak mengetahui letak kesalahan sehingga tidak lolos dalam tes tersebut.
"Saya itu tidak memenuhi syarat di mana? Apakah karena saya terlalu kritis terhadap pimpinan KPK? Atau pun ketika saya melakukan tindakan selaku penyidik," papar dia.
Tak sampai situ, Yudi mengaku telah memberikan keterangan baik secara formil maupun non formil. Tak hanya itu, sejumlah dokumen juga telah diserahkan agar sengkarut polemik ini berujung terang benderang.
"Itu tadi saya sudah memberikan secara materil baik formil maupun non formil. Juga kami dalam pemeriksaan ini menyampaikan kepada Komnas HAM, dokumen apa yang penting yang bisa membuka kotak Pandora dari kejadian ini. kemudian siapa saja orang yang bertanggung jawab," beber Yudi.
Baca Juga: Pegawai Perempuan Trauma karena Dilecehkan dalam TWK, KPK Sengaja Membiarkan?
Berita Terkait
-
Fahri Hamzah Layangkan Surat Terbuka Untuk Pegawai KPK: Selamat Menempuh Hidup Baru!
-
Rekomendasi Komnas HAM soal Skandal TWK KPK akan Diserahkan ke Jokowi, Ini Isinya!
-
Pegawai KPK: Kami Harap Ketua KPK Berani Datang Penuhi Panggilan Komnas HAM
-
Pegawai Perempuan Trauma karena Dilecehkan dalam TWK, KPK Sengaja Membiarkan?
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Honda Vario 160 Teranyar Dikabarkan Meluncur Akhir Bulan Ini, Tampang Lebih Agresif
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Mahasiswa Ancam 'Reformasi Jilid II' dalam 18 Hari, Begini Reaksi Kepala BIN
-
Ekonom Kritik Glorifikasi PSN, Pemerintah Lupa Hitung Risiko Pengangguran Kelas Menengah
-
UMKM Menjerit! Barcode BBM Subsidi Diblokir Tiba-tiba, PDIP Desak Pemerintah Transparan
-
Bukan Mewah, Begini Konsep Upacara 17 Agustus di IKN Menurut Basuki Hadimuljono
-
Respons Sinyal DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Tito: Apapun Skenarionya Kami Siap
-
Kepala Daerah Sering Kena OTT, Mendagri Tito Usul 'Bonus' dari PAD: Biar Tak Korupsi?
-
Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh
-
Anggaran Diduga Disunat Rp1,4 M Per Unit, GMNI Laporkan Dugaan Korupsi KDMP ke Kejagung
-
Wamendagri Wiyagus: PAKU Integritas Tak Hanya Soal Urusan Hukum, Melainkan Juga Pelayanan Publik
-
Legislator PDIP Kecewa Pertamax Naik Diam-diam: Tanpa Sosialisasi, Tanpa Penjelasan