Suara.com - Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, bersama para pegawai KPK yang lain mencurahkan isi hatinya alias curhat bahwa hingga kekinian masih kesulitan mendapatkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menurutnya, baik KPK hingga Badan Pengelola Informasi Data (BPID) tidak memberikan akses.
"Saya bersama kawan-kawan berkali-kali meminta agar hasil tes yang dilakukan itu bisa diberikan kepada kami," kata Novel saat mendatangi lagi Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021).
Menurut Novel, pihaknya telah meminta langsung hasil tes kepada KPK hingga BPID.
Ia mengatakan hanya ingin mengetahui hasilnya, pasalnya ada dugaan hal itu tidak dilakukan dengan benar.
"Kami meyakini apa yang disebut TMS atau tidak memenuhi syarat dan lain-lain kami tidak yakin itu dilakukan dengan cara yang benar, begitu juga penyampaian di forum publik yang seolah-olah membuat stigma, ini masalah yang serius ya bahkan ketika kami sendiri meminta untuk agar hal yang sepenting itu untuk kepentingan kami pribadi tidak juga diberikan ini kan aneh," ungkapnya.
Lebih lanjut, Novel menyatakan proses asesmen yang baik harus dilakukan dengan cara yang profesional dan transparan. Menurutnya, alih-alih diberikan hasil tes malah justru mendapatkan stigma buruk.
Dalam kesempatan yang sama, Penyelidik Senior KPK, Harun Al Rasyid menyampaikan hal yang kurang lebih serupa dengan Novel. Baginya hasil asesmen TWK itu penting.
"Orang yang melakukan kejahatan saja perlu dilajukan pembinaan di dalam LP, terus kami apa. Mau dibuang begitu saja apa bagaimana. nah ini yang penting untuk kami mendapatkan kejelasan terkait dengan hasil assessment atau hasil tes itu," tandasnya.
Baca Juga: Dukung KPK Mangkir ke Komnas HAM, Tjahjo: Apa Kewarganegaraan Itu Urusan Pelanggaran HAM?
Berita Terkait
-
Datang Lagi, Novel Dkk Minta Komnas HAM Usut Peran Kepala BKN dalam Kasus TWK
-
Firli Bahuri Cs Minta Penjelasan Komnas HAM Soal TWK, Novel: Aneh, Masa Masih Nanya
-
Dukung KPK Mangkir ke Komnas HAM, Tjahjo: Apa Kewarganegaraan Itu Urusan Pelanggaran HAM?
-
Firli Bahuri Cs Mangkir Panggilan Komnas HAM soal TWK, Novel: Itu Bukan Perilaku Baik!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu