Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tidak menghadiri panggilan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Selasa (8/6/2021). Hal itu mendapatkan sindiran tajam dari mantan juru bicara KPK Febri Diansyah.
Melalui akun Twitternya, Febri mempertanyakan sikap Firli mangkir dari panggilan Komnas HAM apakah merupakan contoh dari praktik wawasan berkebangsaan.
"Apakah tidak hadir memenuhi panggilan Komnas HAM merupakan praktek berwawasan kebangsaan? *bukan soal TWK," sindir Febri di akun Twitter miliknya seperti dikutip oleh Suara.com, Rabu (9/6/2021).
Febri melanjutkan dengan kritikan yang lebih tajam. Ia membeberkan berbagai sikap Firli yang selama ini selalu menghindar dari publik.
"Diundang debat gak mau, dipanggil Komnas HAM pakai alasan. Eh dulu diperiksa Dewas keluar lewat belakang. Praktek berwawasan kebangsaan yang patut dicontoh," kritik Febri.
Sindiran Febri itu langsung mendapatkan ribuan tanda like dan ramai dikomentari warganet. Banyak warganet yang ikut menyindir sikap Firli karena terkesan tidak transparan dan selalu menghindari hukum.
"Ini semua gara-gara revisi UU KPK yang penuh masalah dan kontroversi! Sekarang jadi untuk menutupinya adalah kebohongan dan blunder ditutupi dengan kebohongan dan blunder lagi!," kritik warganet.
"Bikin LSM anti korupsi aja mas, yang independen, mungkin itu bisa jadi ruang baru mengabdi untuk negara," saran warganet.
"Merasa power besar. Kita semua tahu lah siapa para pemain pemain di TWK KPK. Siapa yang di untungkan dengan hasil dari TWK," kata yang lain.
Baca Juga: Cari Bukti Dugaan Korupsi Bansos KBB, KPK Kembali Periksa Pejabat Pemkab
"Mungkin dia takut di lucuti pak, kan orang punya salah selalu di hantui rasa takut," celutuk warganet.
"Wawasan kebangsaan berdasarkan kepentingan dan standar mereka," sahut warganet.
Firli Bahuri Cs Dipastikan Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, mengatakan, bahwa pimpinan KPK termasuk Firli Bahuri tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) hari ini.
Menurut Taufan, kabar pimpinan KPK tak bisa hadir penuhi panggilan ini disampaikan lembaga anti-rasuah tersebut melalui sebuah surat yang dikirimkan sejak Senin (7/6) sore kemarin.
"Kemarin setelah saya keluar kantor selepas maghrib, kata staf saya ada surat masuk, tapi kan mereka (staf) tidak berani buka, karena itu untuk saya. Kabar-kabarnya (Firli Cs) tidak bisa datang hari ini karena Rapim (Rapat Pimpinan)," kata Damanik ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021).
Berita Terkait
-
Cari Bukti Dugaan Korupsi Bansos KBB, KPK Kembali Periksa Pejabat Pemkab
-
Bicara Sepak Terjang KPK, Pakar Hukum: Sisa Presiden dan Wapres yang Belum Kena OTT
-
Kisruh TWK KPK, Komnas HAM Periksa Pihak BKN dan Psikologi TNI AD
-
Minta Firli Cs Acuhkan Pemeriksaan Kasus TWK, Kapitra PDIP: Bubarkan Saja Komnas HAM
-
Tebongkar! Ini Dia Pembuat dan Pemberi Pertanyaan Pilih Alquran atau Pancasila
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Honda Vario 160 Teranyar Dikabarkan Meluncur Akhir Bulan Ini, Tampang Lebih Agresif
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Demo Mahasiswa Jumat Besok, Ini 5 Tuntutan yang Bakal Dibawa di Aksi Bundaran HI
-
Bupati Muara Enim Diduga Perintahkan Anak Buah Suap BPK demi Ubah Hasil Audit
-
Mahasiswa Ancam 'Reformasi Jilid II' dalam 18 Hari, Begini Reaksi Kepala BIN
-
Ekonom Kritik Glorifikasi PSN, Pemerintah Lupa Hitung Risiko Pengangguran Kelas Menengah
-
UMKM Menjerit! Barcode BBM Subsidi Diblokir Tiba-tiba, PDIP Desak Pemerintah Transparan
-
Bukan Mewah, Begini Konsep Upacara 17 Agustus di IKN Menurut Basuki Hadimuljono
-
Respons Sinyal DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Tito: Apapun Skenarionya Kami Siap
-
Kepala Daerah Sering Kena OTT, Mendagri Tito Usul 'Bonus' dari PAD: Biar Tak Korupsi?
-
Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh
-
Anggaran Diduga Disunat Rp1,4 M Per Unit, GMNI Laporkan Dugaan Korupsi KDMP ke Kejagung