Suara.com - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK yang menuai polemik menjadi sorotan media asing. Beberapa media asing turut memberitakan proses TWK berujung penonaktifan 75 pegawai KPK.
Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono melalui akun Twitter miliknya @girisuprapdiono mengunggah beberapa media asing yang melaporkan jalannya TWK di lembaga antirasuah itu.
"TWK sudah jadi konsumsi media dunia. Media RRC pun menyoroti TWK KPK ini. Gawat koh!" kata Giri seperti dikutip Suara.com, Rabu (9/6/2021).
Media asing yang memuat tentang TWK salah satunya South China Morning Post yang memuat judul 'All Chinese are the same': Indonesia's 'nationalism' test for graft-busters sparks outrage'.
Giri mengulas sedikit mengenai isi berita tersebut. Ia menyebut TWK telah melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
"TWK yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Pancasia sangat menghormati harkat martabat bangsa lain di dunia ini. Racist is not Pancasilais," ungkapnya.
Giri menyebut dunia kini sudah mengetahui akal bulus KPK berusaha menyingkirkan 75 pegawainya yang menjaga independensi dan integritas KPK.
Dengan terungkapnya tabir tersebut, Giri masih mempertanyakan apakah investor masih mau masuk ke Indonesia.
"Kira-kira investor mau masuk Indonesia?" tuturnya.
Baca Juga: Sempat Mangkir, Komnas HAM Resmi Kirim Surat Panggilan Lagi ke Firli Bahuri Cs Terkait TWK
Firli Bahuri Cs Dipastikan Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, mengatakan, bahwa pimpinan KPK termasuk Firli Bahuri tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) hari ini.
Menurut Taufan, kabar pimpinan KPK tak bisa hadir penuhi panggilan ini disampaikan lembaga anti-rasuah tersebut melalui sebuah surat yang dikirimkan sejak Senin (7/6) sore kemarin.
"Kemarin setelah saya keluar kantor selepas maghrib, kata staf saya ada surat masuk, tapi kan mereka (staf) tidak berani buka, karena itu untuk saya. Kabar-kabarnya (Firli Cs) tidak bisa datang hari ini karena Rapim (Rapat Pimpinan)," kata Damanik ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021).
Kata dia, sedianya Firli Bahuri Cs akan diperiksa oleh Komnas HAM terkait TWK hari ini pada pukul 10.00 WIB. Komnas memanggil pimpinan KPK untuk mendapatkan informasi yang seimbang.
"Karena itu, untuk informasi yang balance, kita juga minta keterangan dari pimpinan KPK, nanti setelah itu BKN. Hari ini diagendakan Pimpinan KPK, jam 10 rencananya, dalam undangan yang sudah kita sampaikan," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!