Suara.com - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengomentari pernyataan Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah yang mengaitkan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan kontestasi politik 2024.
Mardani Ali Sera mengatakan, semua analisa itu punya kemungkinan besar sehingga dia mengingatkan Presiden Jokowi untuk ambil sikap agar KPK tidak dimanfaatkan sebagai alat penekan kompetitor politik.
Pernyataan itu disampaikan Mardani Ali Sera melalui akun Twitter miliknya, @MardaniAliSera, Selasa (8/6/2021).
Bukan tanpa alasan, Mardani menyebut analisa tersebut kemungkinan benar karena menurutnya arah tersebut sudah jelas.
"Semua analisa punya kemungkinan benar. Besar kemungkinannya arahnya jelas," tulisnya seperti dikutip Suara.com.
Apabila hal itu benar, Mardani menyebut kontestasi Pemilu bisa menjadi tidak fair sehingga menuurtnya jangan sampai KPK dimanfaatkan untuk bermain politik.
Mardani Ali Sera mengatakan, Jokowi perlu untuk berkomitmen mengagendakan pemberantasan korupsi di era sekarang ini.
"Jangan sampai KPK dimanfaatkan untuk menekan kompetitor politik. Mesti ada political will Pak Jokowi untuk menegakkan agenda pemberantasan korupsi saat ini," tukas Mardani.
Lebih lanjut, Mardani berharap pemerintah mendengar suara keresahan dari masyarakat sipil yang tidak ingin KPK dihancurkan.
Baca Juga: Beli Timbangan di Olshop, Emak-emak Kecewa Berat Pas Dibuka Isinya Malah Markisa
"Dengarkan berbagai suara dan masukan masyarakat sipil. Kita tidak ingin agenda reformasi hancur begitu saja," kata Mardani Ali Sera.
"Mari terus kita kawal karena pemberantasan korupsi merupakan harapan seluruh elemen masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Febri Diansyah mengaitkan TWK pegawai KPK dengan kontestasi politik 2024. Dia menyebut KPK bisa berisiko dijadikan alat bertempur di 2024.
Hal itu disampaikan Febri saat menjadi narasumber diskusi "Teka Teki Pemberantasan Korupsi" yang disiarkan kanal YouTube Gusdurian TV.
Febri menyinggung kekhawatiran dan keresahannya apabila KPK kelak tidak independen karena dikuasai oleh kekuatan politik tertentu.
Dia mengaku tidak bisa dibayangkan apabila KPK dikuasai pihak tertentu dan digunakan untuk menghajar lawan politiknya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua
-
Kasatgas Tito Karnavian Pastikan Pemulihan Sekolah Pascabencana di Tapanuli Tengah
-
Hari Kesembilan OMC, BPBD DKI Intensifkan Mitigasi Cuaca Ekstrem Lewat Tiga Penerbangan
-
Korban Longsor Gunung Burangrang Bertambah jadi 10 Orang