Suara.com - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengomentari pernyataan Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah yang mengaitkan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan kontestasi politik 2024.
Mardani Ali Sera mengatakan, semua analisa itu punya kemungkinan besar sehingga dia mengingatkan Presiden Jokowi untuk ambil sikap agar KPK tidak dimanfaatkan sebagai alat penekan kompetitor politik.
Pernyataan itu disampaikan Mardani Ali Sera melalui akun Twitter miliknya, @MardaniAliSera, Selasa (8/6/2021).
Bukan tanpa alasan, Mardani menyebut analisa tersebut kemungkinan benar karena menurutnya arah tersebut sudah jelas.
"Semua analisa punya kemungkinan benar. Besar kemungkinannya arahnya jelas," tulisnya seperti dikutip Suara.com.
Apabila hal itu benar, Mardani menyebut kontestasi Pemilu bisa menjadi tidak fair sehingga menuurtnya jangan sampai KPK dimanfaatkan untuk bermain politik.
Mardani Ali Sera mengatakan, Jokowi perlu untuk berkomitmen mengagendakan pemberantasan korupsi di era sekarang ini.
"Jangan sampai KPK dimanfaatkan untuk menekan kompetitor politik. Mesti ada political will Pak Jokowi untuk menegakkan agenda pemberantasan korupsi saat ini," tukas Mardani.
Lebih lanjut, Mardani berharap pemerintah mendengar suara keresahan dari masyarakat sipil yang tidak ingin KPK dihancurkan.
Baca Juga: Beli Timbangan di Olshop, Emak-emak Kecewa Berat Pas Dibuka Isinya Malah Markisa
"Dengarkan berbagai suara dan masukan masyarakat sipil. Kita tidak ingin agenda reformasi hancur begitu saja," kata Mardani Ali Sera.
"Mari terus kita kawal karena pemberantasan korupsi merupakan harapan seluruh elemen masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Febri Diansyah mengaitkan TWK pegawai KPK dengan kontestasi politik 2024. Dia menyebut KPK bisa berisiko dijadikan alat bertempur di 2024.
Hal itu disampaikan Febri saat menjadi narasumber diskusi "Teka Teki Pemberantasan Korupsi" yang disiarkan kanal YouTube Gusdurian TV.
Febri menyinggung kekhawatiran dan keresahannya apabila KPK kelak tidak independen karena dikuasai oleh kekuatan politik tertentu.
Dia mengaku tidak bisa dibayangkan apabila KPK dikuasai pihak tertentu dan digunakan untuk menghajar lawan politiknya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Putin Sampaikan Belasungkawa Terkait Bencana Banjir, Prabowo: Kami Bisa Menghadapi Ini dengan Baik
-
Geger Kayu Log di Pantai Tanjung Setia, Polisi Beberkan Status Izin PT Minas Pagai Lumber
-
Pengamat Sorot Kasus Tata Kelola Minyak Kerry Chalid: Pengusaha Untungkan Negara Tapi Jadi Terdakwa
-
Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya di Balik Kunjungan ke Moskow Bertemu Putin
-
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Sebut Terkait Suap Proyek
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan