Pemerintah Akan Bebankan Biaya Isolasi Mandiri ke Pemda, PKS: Tambah Beban Daerah

Suara.com - Pemerintah pusat akan menghentikan anggaran isolasi mandiri pasien COVID-19 di tempat penginapan per 15 Juni 2021.

Ke depannya, biaya isoman pasien COVID-19 di tempat penginapan dilimpahkan bebannya ke pemerintah daerah.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengaku prihatin.

Sebab, kata Mufida, hal tersebut tentu akan menambah beban daerah dalam banyak hal.

"Nggak hanya isolasi mandiri, bahkan 3T juga akan menjadi beban daerah," ucap dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).

Hal tersebut, lanjut Mufida, terungkap saat melihat rendahnya penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan 3T dari APBN.

"Bahkan laporan realisasi anggaran untuk tes antigen TA 2021 dan testing PCR masih sangat rendah, di bawah 6 persen. Pada situasi status Bencana Nasional Pandemi, serapan anggaran untuk testing yang masih sangat rendah bisa menjadi masalah besar bagi mitigasi pandemi Covid-19," ucap Mufida.

Ia juga menyebut catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan anggaran KCP PEN 2020 yang menyebut bermasalahnya perhitungan anggaran, keselarasan realokasi APBD dan persoalan kegiatan testing, tracing dan treatment.

"Catatan ini mengonfirmasi ada persoalan di pelaksanaan 3T yang masih belum sesuai dengan standar WHO. Baik pada tahap testing sampai dengan treatment," jelas Mufida.

Baca Juga: Selain Setop Pembiayaan Isolasi Pasien Covid-19, BNPB Juga Utang Rp 140 M ke Hotel DKI

Politisi PKS itu menekankan, isolasi mandiri adalah salah satu bagian dari treatment, termasuk aktivitas tes lewat antigen maupun PCR.

"3T ini masih menjadi senjata ampuh dalam menangani Covid-19. Seharusnya politik anggaran bisa lebih memihak bidang kesehatan ini," ucap Mufida.

Dia pun meminta keseriusan pemerintah dalam mengutamakan bidang kesehatan dibandingkan sektor yang lain.

"Rendahnya serapan anggaran untuk tes mengonfirmasi sejauh mana pemerintah ingin menyelesaikan pandemi ini. Lewat jalan kesehatan sebagai panglima terkonfirmasi tidak. Sepertinya pemerintah menggunakan prioritas lain dan hasilnya seperti yang kita rasakan hari ini," kata dia.

Sementara soal rencana pelimpahan anggaran isoman ke daerah, Mufida mengingatkan agar tidak mengurangi keseriusan pemerintah pusat dalam menangani pandemi yang kembali naik dalam bulan ini di beberapa daerah.

Beberapa Pemda merencanakan akan menggunakan bangunan sekolah dan GOR sebagai tempat isolasi mandiri.

Ia juga mengingatkan agar fasilitas isolasi mandiri cukup memadai untuk memutus rantai penularan virus Corona.

"Jangan sampai diserahkan ke Pemda, ternyata Pemda juga tidak mampu sehingga malah dihilangkan program isolasi mandiri atau membuat program isolasi mandiri seadanya. Kalau penanganan dari sisi kesehatan terus dikesampingkan, anggaran sebesar apapun untuk menangani pandemi tidak akan memberikan dampak dalam penurunan kasus," pungkasnya.