Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon meminta agar rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan dimulai pada Juli 2021 mendatang dibalatkan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, kebijakan PTM tersebut terlalu tergesa-gesa dan berbahaya.
Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.
"Rencana pemerintah membuka opsi PTM pada Juli nanti adalah keputusan tergesa-gesa, berisiko dan berbahaya," kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Senin (14/6/2021).
Menurut Fadli Zon, Indonesia masih belum bisa mengendalikan pandemi Covid-19. Terlebih belakangan kasus Covid-19 cenderung mengalami peningkatan.
Ia menyebut, baru 35 persen tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah divaksin dan 100 persen anak-anak belum mendapatkan vaksin Covid-19.
"Dengan capaian vaksinasi yang rendah semacam itu, ceroboh sekali jika Pemerintah berani membuka PTM pada tahun ajaran baru ini," ungkapnya.
Selain itu, alasan Fadli meminta PTM dibatalkan karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang berlaku di 34 provinsi.
Ia tak yakin, anak-anak yang pulang sekolah akan langsung pulang ke rumah setelah PTM berakhir. Hal itu bisa berisiko menambah kerumunan sehingga berpotensi tinggi terjadi penularan.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Naik, PTM di Cianjur Belum Jelas
"Saya sangat menyesalkan kenapa kebijakan itu terus-menerus digaungkan Pemerintah di tengah situasi masih tingginya risiko penyebaran Covid-19 di kluster sekolah," tuturnya.
Terlebih dari hasil uji coba PTM yang diberlakukan di beberapa daerah terbukti ditemukan klaster baru penyebaran Covid-19.
Fadli mengusulkan agar pemerintah melakukan terobosan kebijakan vaksinasi dengan melakukan vaksinasi berbasis sekolah menggunakan data siswa yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Data tersebut jauh lebih akurat dibandingkan data kependudukan sehingga seharusnya pemerintah tak mengalami kendala yang berarti dalam proses vaksinasi.
Setelah seluruh guru dan siswa dipastikan mendapatkan vaksin Covid-19, barulah pemerintah mengeluarkan rencana untuk membuka kembali PTM.
"Lakukanlah vaksinasi di sekolah-sekolah, kepada guru dan siswa. Nah, sekolah-sekolah yang 100 persen guru dan siswanya telah selesai divaksinasi, baru diperbolehkan melakukan PTM," tukasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti