Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak pemerintah memasukan riset Vaksin Nusantara sebagai salah satu anggota Konsorsium Riset Covid-19. Menurutnya, pemerintah perlu memberi kesempatan kepada semua warga masyarakat yang ingin berpartisipasi mengatasi pandemi Covid-19.
"Konsorsium Riset Covid-19 perlu melibatkan tim riset Vaksin Nusantara untuk melengkapi platform pengembangan vaksin Merah Putih yang telah ada. Sehingga pengembangan Vaksin Nusantara ini menjadi sinergis dan optimal," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (17/6/2021).
Kata dia, konsorsium Riset Covid-19 ini dapat menjadi payung ilmiah sekaligus scientific proof dalam pengembangan Vaksin Nusantara yang dibesut mantan menteri kesehatan Terawan Putranto.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan, dengan begitu berbagai argumen filosofis keilmuan dan temuan teknis ilmiah yang muncul dapat dibahas secara objektif dalam konsorsium.
"Ini solusi yang produktif, ketimbang membiarkan polemik soal Vaksin Nusantara di media sosial. Karena kalau dibiarkan hanya memunculkan sikap pro-kontra non ilmiah, dukung-mendukung oleh elit, yang akhirnya merembes masuk ke wilayah sosial politik. Ujung-ujungnya hanya menambah bising atmosfer kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kan kontraproduktif," ungkapnya.
Lebih lanjut, Mulyanto menilai, kebersamaan dalam konsorsium riset akan membuat riset Vaksin Nusantara menjadi lebih akseleratif.
"Jangan seperti sekarang ini, pengembangan Vaksin Nusantara berjalan 'sendiri' tanpa bimbingan kelembagaan yang kokoh," tuturnya.
Seperti diketahui, BRIN melalui Konsorsium Riset Covid-19 mengkoordinasikan 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.
Baca Juga: Vaksin Nusantara Disebut Buatan Amerika, Terawan: Enggak Perlu Dijawab, Saya Buktikan
Berita Terkait
-
Cegah Covid-19 Varian Delta Makin Menyebar, Legislator: Tegakkan Prokes atau Kasus Meledak
-
Update Covid-19 Global: Varian Delta Sebabkan Peningkatan Infeksi Hingga 50 Persen
-
Termasuk dari Jakarta, Wali Kota Cimahi Minta Warga Tolak Tamu dari Luar Kota
-
21 Pegawai Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang Positif COVID-19, Kampus Dibatasi
-
Varian Covid-19 Muncul di Jakarta, Varian Alpha, Beta, Delta, Ini Bedanya
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan