CEK FAKTA: Viral Video 'Kami Orang Dayak Gerah China Sudah Kuasai Daerah', Benarkah?

Suara.com - Beredar video yang menunjukkan aksi unjuk rasa dengan narasi orang-orang Dayak gerah China sudah mulai kuasai daerah.

Video ini beredar luas dalam aplikasi percakapan WhatsApp. Dalam video itu, nampak sejumlah orang mengenakan pakaian Dayak sedang berunjuk rasa.

Narasi video itu menjelaskan jika orang-orang Dayak sudah mulai gerah dengan adanya China yang menguasai daerah sehingga melakukan unjuk rasa.

Adapun narasi yang dibagikan sebagai berikut:

"Kami orang² Dayak sudah mulai gerah adanya cina² yg sudah mengusai daerah …segitunya blum lihat mandaunya jalan dan bisa terbang tebas leher orang yg salah tanpa hrus di pegangnya, silahkan saudara2 kita setanah air dr Sulawesi dr Jawa,dr Aceh dan dr wilayah NKRI manapun mereka satu Pribumi dengan suku Dayak tp yg bukan mereka harus berhadapan dengan kami…Polisi Pastinya ketar ketir jangan tunggu puncaknya tiba yaaa"

Lantas benarkah klaim tersebut?

PENJELASAN

Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id -- jaringan media Suara.com, adanya video yang diklaim sebagai orang-orang Dayak yang mulai gerah karena adanya orang China yang sudah menguasai daerah merupakan konten yang salah.

Faktanya, aksi unjuk rasa itu bukan karena China. Peristiwa di video itu adalah aksi unjuk rasa Aliansi Dayak Bersatu yang menolak program transmigrasi dari luar Provinsi Kalimantan Tengah di lokasi food Estate di Kalimantan Tengah pada 31 Agustus 2020.

Baca Juga: Disambut Dingin saat Berkenalan, Dikira Tetangga Punya Pesugihan

Video yang identik itu diunggah di kanal Youtube DAYAKTV OFFICIAL pada 1 September 2020 dengan judul “ALIANSI DAYAK BERSATU DEMO TOLAK MASUKNYA TRANSMIGRASI – KABAR 17 DAYAK TV”.

Dilansir dari Bisnis.com, sejumlah angota komunitas adat yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu melakukan unjuk rasa di Jalan George Obos, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Senin (31/8/2020).

Dalam aksinya mereka menolak program 20 ribu kepala keluarga transmigrasi baru yang akan ditempatkan di Kalimantan Tengah serta mendesak Pemerintah Pusat untuk melibatkan secara penuh tenaga kerja dari masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah dalam program ketahanan pangan baru ‘Food Estate’.

Selain itu, Juru Bicara ADB Ingkit Djaper mengatakan pemerintah pusat tidak perlu menyelesaikan persoalan kemiskinan di pulau Jawa dengan mendatangkan transmigrasi ke Kalimantan Tengah (Kalteng). Pasalnya hal tersebut dinilai sebagai suatu solusi, namun justrus akan membuat masalah baru di provinsi ini.

“Selama ini warga transmigrasi dari luar Kalteng mendapat berbagai fasilitas, mulai dari rumah, listrik, tanah bersertfikat dan jatah hidup selama dua tahun. Sedangkan masyarakat lokal tidak pernah menikmati program seperti itu,” katanya saat aksi damai penolakan transmigrasi baru, Senin (31/8/2020).

“Kami tidak anti terhadap suku manapun, namun kami hanya menolak transmigrasi baru yang mendatangkan ribuan warga dari luar Kalteng. Ini harus menjadi catatan bagi pemerintah daerah dan pusat,” ucapnya.