Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengkritisi perpindahan mitra kerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di DPR, dari sebelumnya bersama Komisi VI menjadi mitra Komisi VII. Menurutnya perpindahan itu kurang tepat.
Dia mengatakan, isu perindustrian di Kemenperin jelas bukan bidang yang sangat dekat dengan urusan utama Komisi VII yang fokus dengan isu lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam.
Kemenperin, menurutnya, lebih cocok menjadi mitra Komisi VI lantaran juga terkait dengan urusan perdagangan, investasi, dan BUMN. Dia juga menilai perpindahan Kemenperin sebagai mitra kerja itu hanya menjawab tunturan dari pimpinan dan anggota Komisi VII, yang sebelumnya meminta penambahan mitra.
Diketahui usai Kemenristek melebur dengan Kemendikbud, hanya tersisa Kementerian ESDM sebagai mitra Komisi VII.
"Dengan demikian terlihat bahwa kocok ulang mitra Komisi DPR kali ini hanya untuk menjawab sisi keadilan jumlah mitra komisi agar tak menimbulkan kecemburuan antara satu komisi dengan komisi lainnya," katanya kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).
Dia juga mengaku tidak kaget lagi dengan perpindahan mitra kerja. Karena dia sudah mengira hal itu bakal terjadi, mengingat sebelumnya ada tuntutan penambahan mitra dari Komisi VII.
"Dengan ditariknya Kementerian Perindustrian ke Komisi VII, maka diharapkan mereka akan merasa senang karena mitranya menjadi bertambah sesuai dengan keinginan anggota Komisi VII sebelumnya," katanya.
Masih menurutnya, seharusnya ada penataan ulang menyoal kemitraan Komisi yang ditujukan bagi peningkatan kinerja dan koordinasi yang efektif antara DPR dan pemerintah.
"Dengan penataan alakadarnya seperti yang dilakukan saat ini, kemitraan komisi dengan kementerian memang tak banyak berdampak pada peningkatan kinerja DPR ke depannya," ujar Lucius.
Baca Juga: KSP dan Kemenperin Dukung Revitalisasi Industri di Pupuk Kaltim
Sebelumnya, DPR menetapkan menjadikan Kemenperin menjadi mitra Komisi VII, dari sebelumnya mitra Komisi VI. Menanggapi perpindahan mitra kerja itu, Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno menyambut positif.
Eddy mengatakan dengan bermitra, Komisi VII dan Kementerian Perindustrian tentu dapat membangun sinergi terkait hilirisasi dari industri pertambangan dan mineral.
"Dan tentu ini juga akan membantu kita untuk melakukan pengawasan dan memfasilitasi percepatan industri yang memang sangat terkait dengan industri pertambangan, seperti industri baterai, yang asal usulnya itu dari nikel," kata Eddy kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).
Karena itu Eddy mengaku optimis Komisi VII dan Kemenperin dapat bekerja sama dengan baik sebagai mitra. Ia berharap penempatan Kemenperin sebagai mitra Komisi VII dapat bekerja sama dengan produktif.
"Optimis bahwa Kementerian Perindustrian akan menjadi mitra yang berjalan seiring dan seirama dengan Komisi 7 dalam mengembangkan industri-industri di Indonesia. Kita mulai dari industri yg terkait dengan pertambangan dan mineral, tetapi kita nanti akan masuk ke industri-industri lainnya juga," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
Bongkar Jejak Sadis Taufik Hidayat! Inafis Sita Bukti dari TKP Penyekapan 3 Tahun YTR di Kontrakan
-
Pengerahan Siswa untuk Dukung MBG Dinilai Keliru, Bisa Jadi Bumerang bagi Pemerintah
-
Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem
-
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana
-
Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran
-
Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah
-
Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara
-
PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?
-
Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan
-
30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!