Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengkritisi perpindahan mitra kerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di DPR, dari sebelumnya bersama Komisi VI menjadi mitra Komisi VII. Menurutnya perpindahan itu kurang tepat.
Dia mengatakan, isu perindustrian di Kemenperin jelas bukan bidang yang sangat dekat dengan urusan utama Komisi VII yang fokus dengan isu lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam.
Kemenperin, menurutnya, lebih cocok menjadi mitra Komisi VI lantaran juga terkait dengan urusan perdagangan, investasi, dan BUMN. Dia juga menilai perpindahan Kemenperin sebagai mitra kerja itu hanya menjawab tunturan dari pimpinan dan anggota Komisi VII, yang sebelumnya meminta penambahan mitra.
Diketahui usai Kemenristek melebur dengan Kemendikbud, hanya tersisa Kementerian ESDM sebagai mitra Komisi VII.
"Dengan demikian terlihat bahwa kocok ulang mitra Komisi DPR kali ini hanya untuk menjawab sisi keadilan jumlah mitra komisi agar tak menimbulkan kecemburuan antara satu komisi dengan komisi lainnya," katanya kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).
Dia juga mengaku tidak kaget lagi dengan perpindahan mitra kerja. Karena dia sudah mengira hal itu bakal terjadi, mengingat sebelumnya ada tuntutan penambahan mitra dari Komisi VII.
"Dengan ditariknya Kementerian Perindustrian ke Komisi VII, maka diharapkan mereka akan merasa senang karena mitranya menjadi bertambah sesuai dengan keinginan anggota Komisi VII sebelumnya," katanya.
Masih menurutnya, seharusnya ada penataan ulang menyoal kemitraan Komisi yang ditujukan bagi peningkatan kinerja dan koordinasi yang efektif antara DPR dan pemerintah.
"Dengan penataan alakadarnya seperti yang dilakukan saat ini, kemitraan komisi dengan kementerian memang tak banyak berdampak pada peningkatan kinerja DPR ke depannya," ujar Lucius.
Baca Juga: KSP dan Kemenperin Dukung Revitalisasi Industri di Pupuk Kaltim
Sebelumnya, DPR menetapkan menjadikan Kemenperin menjadi mitra Komisi VII, dari sebelumnya mitra Komisi VI. Menanggapi perpindahan mitra kerja itu, Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno menyambut positif.
Eddy mengatakan dengan bermitra, Komisi VII dan Kementerian Perindustrian tentu dapat membangun sinergi terkait hilirisasi dari industri pertambangan dan mineral.
"Dan tentu ini juga akan membantu kita untuk melakukan pengawasan dan memfasilitasi percepatan industri yang memang sangat terkait dengan industri pertambangan, seperti industri baterai, yang asal usulnya itu dari nikel," kata Eddy kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).
Karena itu Eddy mengaku optimis Komisi VII dan Kemenperin dapat bekerja sama dengan baik sebagai mitra. Ia berharap penempatan Kemenperin sebagai mitra Komisi VII dapat bekerja sama dengan produktif.
"Optimis bahwa Kementerian Perindustrian akan menjadi mitra yang berjalan seiring dan seirama dengan Komisi 7 dalam mengembangkan industri-industri di Indonesia. Kita mulai dari industri yg terkait dengan pertambangan dan mineral, tetapi kita nanti akan masuk ke industri-industri lainnya juga," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik