Suara.com - Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Kedua lembaga intelijen itu seharunya menjalani pemeriksaan terkait keterlibatannya dalam Tes Wawasan Kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (22/6/2021).
"Belum (hadir). Kami masih menunggu," kata komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam kepada Suara.com, Rabu pukul 18.27 WIB.
Anam mengatakan akan menunggu kedatangan perwakilan BIN dan BAIS hingga akhir pekan ini, untuk diperiksa terkait keterlibatan dalam TWK yang menyebabkan 75 pegawai KPK dinonaktifkan.
"Kami tunggu sampai akhir minggu ini," kata Anam.
Kendati demikian, Anam tidak menyebut secara spesifik pihak BIN dan BAIS yang akan diperiksa.
"Yang bisa memberikan keterangan dan penanggung jawab pelaksanaan tes TWK itu," ujar Anam.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Komnas HAM mengonfirmasi mengagendakan pemeriksaan terhadap BIN dan BAIS, Rabu.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, BIN dan BAIS diperiksa agar pihaknya mengetahui instrumen serta metode asesmen.
Baca Juga: Diperiksa Kasus TWK KPK Hari Ini, BIN dan BAIS Belum Nongol di Komnas HAM
Selain itu, Komnas HAM juga akan mengonfirmasi keterangan dari KPK dan BKN yang sebelumnya telah diperiksa.
“Ya ada lah, mengonfirmasi keterangan KPK dan BKN,” ujar Taufan.
Tag
Berita Terkait
-
Diperiksa Kasus TWK KPK Hari Ini, BIN dan BAIS Belum Nongol di Komnas HAM
-
Usut Kejanggalan Penonaktifan 75 Pegawai KPK, Komnas HAM Kejar Pihak Terlibat
-
Ikut Diperiksa, Komnas HAM Diminta Tak Seret-seret BIN dalam Skandal TWK KPK
-
Polemik Pegawai KPK, Komnas HAM Minta BIN Hingga BNPT Penuhi Panggilan Pemeriksaan
-
Tak Punya Instrumen Khusus TWK Bagi Pegawai KPK, Jadi Alasan BKN Pakai Instrumen TNI AD
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu