News / nasional
Chandra Iswinarno | Bagaskara Isdiansyah
Penampakan sidang lanjutan gugatan AD/ART Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko di PN Jakpus. (Suara.com/Bagaskara)

Suara.com - Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad angkat bicara menanggapi adanya tudingan ketua umum partainya, Moeldoko gila kekuasaan.

Dia justru menilai yang dilakukan Moeldoko dengan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang memberikan contoh baik soal gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Pengadilan tata usaha negara disiapkan negara untuk instrumen menciptakan good governance yang dijamin oleh Undang-undang. Moeldoko justru memberikan contoh yang baik dan benar bagaimana cara menata supremasi hukum dalam good governance Pemerintahan Presiden Jokowi," katanya kepada wartawan, Senin (28/6/2021).

Dia juga membantah, jika mantan Panglima TNI di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono itu gila kekuasaan. Dia justru menuding balik Demokrat di bawah kepemimpinan AHY yang gila akan kekuasaan.

Baca Juga: Dituding Jadi Penyebab Penghina SBY Tak Bisa Dilaporkan, Mahfud MD Sekak Demokrat!

Sementara, dia mengklaim juga memiliki legal standing yang kuat, memiliki akta notaris yang dijamin keabsahannya oleh negara dan undang-undang.

Menurutnya, penolakan oleh Menkumham adalah soal kelengkapan administrasi yang belum lengkap saja.

"Jika PTUN nanti memutuskan kubu Moeldoko yang menang dan kubu AHY kalah, maka DPP Partai Demokrat akan dipimpin oleh Moeldoko, bukan lagi AHY. Itulah aturan main hukum yang harus kita hormati dan taati bersama," tuturnya.

Lebih lanjut, Rahmad meminta kubu AHY tak panik dengan adanya gugatan ke PTUN tersebut. Ia justru mewanti-wanti kubu AHY.

"Jika kubu AHY takut kalah di PTUN, jangan lalu kehilangan akal sehat, kehilangan kecerdasan dan kesantunan. Ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Jangan pula kemudian menuduh nuduh dan menebar fitnah," tandasnya.

Baca Juga: Duet AHY-Airlangga Hartarto Disebut Halu, Demokrat Kesal Balas Begini

Gugat ke PTUN

Komentar