Suara.com - Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Indonesia akan menggelar vaksinasi massal yang menargetkan 15.000 orang. Ketua Umum Rosan P. Roeslani mengatakan, vaksinasi tersebut digelar bersaman Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin yang akan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara.
"Melaporkan persiapan Munas Kadin tanggal 30-31 (Juni) di Kendari, termasuk dalam kegiatan itu kita akan melakukan vaksinasi besar-besaran, 15.000 vaksinasi yang akan kita lakukan," ujar Rosan P. Roeslani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/6/2021).
Vaksinasi massal tersebut untuk mendukung program vaksinasi yang saat ini tengah digiatkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk segera mencapai kekebalan komunal (herd immunity) dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Rosan menegaskan, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan di ruangan terbuka dan dengan penerapan protokol yang sangat ketat.
Lebih lanjut, Rosan memaparkan tentang perkembangan pelaksanaan Program Vaksinasi Gotong Royong yang diinisiasi saat pertemuan Presiden Jokowi dan para pelaku usaha.
"Yang daftar dulu itu total 28.400 perusahaan lebih, dengan jumlah 10,6 juta orang lebih. Batch pertama sebesar 500 ribu (vaksinasi) sudah dijalankan, itu di daerah Jabodetabek untuk industri manufaktur. Batch kedua sebesar satu juta sudah sampai, ini sudah baru mulai jalan di industri terutama perbankan dan financial services," ucap dia.
Dalam pertemuannya, Presiden Jokowi kata Rosan meminta agar program vaksinasi dengan skema ini dapat berjalan seiring dengan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah.
"Saya juga melaporkan ke Bapak Presiden mengenai Vaksinasi Gotong Royong ini dan penyempurnaan-penyempurnaan apa yang dilakukan. Arahan Bapak Presiden adalah bagaimana vaksinasi program dan Vaksinasi Gotong Royong ini bisa berjalan bersamaan sehingga target dari herd immunity bisa tercapai," tuturnya.
Tak hanya hanya itu, Rosan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengintensifkan guliran vaksinasi ini, mengingat baru sekitar 500 perusahaan yang sudah menjalankan vaksinasi dari 28.400 perusahaan yang sudah mendaftar.
Baca Juga: Ada Kesepakatan dengan Anindya, Arsjad Rasjid Disebut Bakal Jadi Ketum Kadin
"Harapannya, vaksinnya datang lebih cepat dan juga vaksinasinya ini kita bisa laksanakan lebih cepat juga dengan tetap mengacu kepada aturan yang ada," kata Rosan.
Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga menyampaikan dalam pertemuan dengan Presiden dilaporkan juga mengenai pemilihan ketua umum Kadin.
Rosan mengungkapkan, telah terdapat kesepakatan bahwa yang akan menggantikan dirinya menjadi Ketum Kadin Indonesia adalah Arsjad Rasjid.
Sedangkan Anindya N. Bakrie akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim).
"Antara kedua caketum (calon ketua umum) ini sudah ada kesepakatan, musyawarah untuk mufakat, yang telah kami sampaikan ke Bapak Presiden. Keduanya setuju untuk dua-duanya menjadi ketua, tapi bedanya yang satu menjadi Ketua Dewan Pertimbangan yaitu Anindya Bakrie, yang satu menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad, tentunya ini akan dibawa ke Munas untuk direalisasikan sesuai dengan AD/ART yang ada," ucap Rosan.
Menurutnya, kesepakatan tersebut diambil para caketum sebagai solusi terbaik di tengah dinamika pemilihan ketum Kadin yang begitu sengit dalam beberapa waktu terakhir.
Langkah musyawarah mufakat antara kedua pihak ini juga merupakan upaya untuk membuat kondisi bangsa menjadi lebih kondusif.
"Di tengah (pandemi) COVID-19 ini tentunya kami dari Kadin mencoba untuk selalu mencari solusi yang terbaik. Dinamika pemilihan calon ketua umum ini tinggi tapi selalu kondusif. Kami selalu bertemu bertiga, membicarakan ini bagaimana yang terbaik untuk Kadin, tidak hanya sekarang tapi ke depannya terus bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, dan juga saling mendukung dengan seluruh pemangku kepentingan apalagi di saat-saat COVID-19 ini,” ungkapnya.
Rosan menambahkan, kesepakatan tersebut telah disampaikan kepada Presiden secara tertulis dan Presiden Jokowi mengapresiasi keputusan yang telah diambil.
"Presiden sangat mengapresiasi bahwa dunia usaha ini selalu mencari solusi yang terbaik, tidak saling mau menang sendiri,” pungkasnya," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Ada Kesepakatan dengan Anindya, Arsjad Rasjid Disebut Bakal Jadi Ketum Kadin
-
KPAI Dukung Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun Segera Dimulai
-
Percepat Herd Immunity, Pihak Swasta Juga Ikut Bantu Program Vaksinasi Covid-19
-
Beda dengan Anies, Wagub Riza Belum Disuntik Vaksin Covid-19
-
Vaksinasi 2 Hari Lalu Tembus 1,3 Juta, Jokowi: Lebih Cepat dari Target 1 Juta per Hari
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?