Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon kembali memberikan pembelaan terhadap aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Seperti diketahui, BEM UI mendapat sorotan setelah mengkritik Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service.
Fadli Zon menilai sebutan The King of Lip Service yang diberikan ke Presiden Jokowi sudah sangat sopan. Hal ini diungkapkan dalam tayangan "Catatan Demokrasi" yang diunggah di akun YouTube tvOneNews pada Selasa (29/6/2021).
"Kalau misalnya dalam hal ini dikatakan The King of Lip Service itu menurut saya masih sopan sekali, sopan sekali itu," kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Rabu (30/6/2021).
Pernyataan Fadli Zon ini lantas ditimpali pembawa acara tersebut. Host bertanya apakah normal jika kritikan terhadap Presiden Jokowi sampai harus diedit dengan menggunakan mahkota.
"Tapi dengan visual diberi mahkota dan simbol," kata pembawa acara.
Politikus Partai Gelora ini pun langsung menyahut jika hal itu biasa saja. Ia membeberkan ada kritikan dan simbol yang jauh lebih sadis dari The King of Lip Service yang ditujukan ke Presiden Jokowi.
Kritikan itu berbentuk Presiden Jokowi yang diberi hidung panjang oleh salah satu majalah nasional. Namun, hal itu juga tidak pernah menjadi masalah karena Indonesia adalah negara demokrasi.
"Itu biasa. Pernah ada satu majalah nasional terkemuka malah (Jokowi) panjang tuh hidungnya, bayangannya. Itu menurut saya mungkin lebih sadis lagi, lebih ekstrem lagi," tegas Fadli Zon.
"Dan itu juga tidak ada masalah ya. Ini demokrasi. Dan tadi disampaikan juga oleh Pak Jokowi sendiri. Tidak ada masalah," sambungnya.
Baca Juga: Selamat Datang King of Lip Service, Jokowi Disambut Demo Bakar Bendera PDIP di Kendari
Karena itu, Fadli Zon terheran-heran mengapa pihak rektoran UI yang seolah-olah kebakaran jenggot. Padahal, di masa lalu biasanya kritikan ditanggapi oleh pemerintah, bukan civitas akademika.
"Yang mengherankan adalah kenapa responsnya justru dari pimpinan UI sendiri, rektorat? Biasanya di masa lalu, yang menjawab kritik itu pemerintah bukan civitas akademika nya. Biasanya, civitas akademika melindungi mahasiswa," jelas Fadli Zon.
Lebih lanjut Fadli Zon juga menegaskan tidak ada yang salah jika mahasiswa terjun berpolitik. Menurutnya hal itu wajar sebagai warga negara dewasa yang berniat membela kebenaran.
"Memang mahasiswa enggak boleh berpolitik? Mahasiswa ya harus berpolitik sebagai warga negara yang sudah dewasa, berhak untuk berpolitik. Politiknya untuk apa? untuk membela kebenaran, kejujuran, keadilan,” ucapnya menambahkan," tegas Fadli Zon.
Unggah Jokowi The King Of Lip Service, BEM UI Dianggap Hina Simbol Negara
Rektorat Universitas Indonesia memanggil pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa buntut dari unggahan di media sosial yang mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai "King of Lips Service".
Berita Terkait
-
Selamat Datang King of Lip Service, Jokowi Disambut Demo Bakar Bendera PDIP di Kendari
-
Terkuak Jejak Digital Ketua BEM UI Leon Alvinda: Doakan PKS, Senang Diundang SBY ke Istana
-
Sebagai Alumni, Mardani PKS Prihatin Lihat UI Jadi Alat Oligarki
-
Jokowi Sering Bilang Tak Masalah Dikritik, KontraS: Tapi Implementasinya Buruk
-
Soal Respon Jokowi Usai Dikritik Mahasiswa, Begini Kata PPP
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar