Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai Rektorat Universitas Indonesia melanggar prinsip kebebasan akademisi.
Penilaian YLBHI itu untuk menyoroti pemanggilan pengurus BEM UI usai mereka mengkritik Presiden Joko Widodo sebagai King of Lip Service atau raja janji-jani.
Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan, kesalahan Rektor UI Arif Kuncoro semakin kentara setelah Jokowi menegaskan tidak mempersoalkan kritik BEM UI.
“Pernyataan presiden, terutama yang tidak membenarkan pemanggilan itu, terbilang menarik. Sebab, pernyataan itu turut mempertegas bahwa rektorat UI salah, telah melanggar kebebasan berpendapat di lingkungan akademik," kata Asfinawati kepada Suara.com, Rabu (30/6/2021).
Namun, Asfin tetap mengkritik pernyataan Jokowi saat merespons kritik BEM UI. Sebab, Jokowi masih menyatakan kritik dibolehkan asal merujuk cara sopan santun.
“Ini kan kritik kepada pemerintah, masak ukurannya sopan. Pendapat di ruang publik itu batasnya tidak boleh rasis dan memuat ujaran kebencian, itu saja,” kata Asfin.
Apalagi, parameter kesopanan di setiap wilayah berbeda karena beragamnya budaya Indonesia.
“Sopan itu ukuran yang absurd, berbeda-beda pada setiap kebudayaan. Buat sebagian besar Jawa, bicara dengan intonasi tinggi, suara keras, tidak sopan. Tapi beberapa kebudayaan lain biasa saja,” jelasnya.
Oleh karenanya, Asfinawati mengkhawatirkan kritik terhadap pemerintah yang diukur memakai pemaknaan sopan santun berpotensi sebagai alat kriminalisasi.
Baca Juga: Indonesia Darurat Covid-19, Harusnya Jokowi yang Pimpin Langsung, Bukan Luhut
“Bisa (berpotensi pemidanaan). Kan presiden bilang begini (boleh mengkritik), tapi (sopan). Nah di sinilah kenapa kami protes terhadap (pasal) penghinaan presiden,” ucapnya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui tidak mempersoalkan kritik BEM UI yang menyebutnya sebagai King of Lip Service.
Tapi, Jokowi menegaskan kritik harus disampaikan secara santun.
"Ada yang menyampaikan the King of Lip Service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa," ujar Jokowi, Selasa (29/6).
Kendati demikian, Jokowi mengingatkan Indonesia memiliki budaya tata krama dan kesopansantunan.
"Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunannya," ucap dia.
Berita Terkait
-
Indonesia Darurat Covid-19, Harusnya Jokowi yang Pimpin Langsung, Bukan Luhut
-
Jokowi Ingatkan Sopan Santun, Fahri Hamzah: Itu Bikin Kemerdekaan Tertunda Berabad-abad
-
Fadli Zon: Julukan The King of Lip Service Masih Sopan Sekali
-
Selamat Datang King of Lip Service, Jokowi Disambut Demo Bakar Bendera PDIP di Kendari
-
Terkuak Jejak Digital Ketua BEM UI Leon Alvinda: Doakan PKS, Senang Diundang SBY ke Istana
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Kepala Daerah 'Gruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Katanya Mau Protes
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
Terkini
-
Drama Alphard Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer: Disita KPK, Ternyata Cuma Mobil Sewaan Kementerian
-
Dana Transfer DKI Dipangkas Rp15 Triliun, Menkeu ke Pramono: Kayaknya Masih Bisa Dipotong Lagi!
-
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Sebut Anggaran KJP-KJMU Tetap Aman
-
Prediksi Cuaca Hari Ini 7 Oktober 2025: Waspada Hujan Lokal di Sejumlah Kota
-
Melengos Tak Disalami, Heboh SBY Cueki Kapolri Listyo Sigit di HUT TNI, Publik Curigai Gegara Ini!
-
Dipotong Rp15 Triliun, Jakarta Alami Pemangkasan Dana Transfer dari Pusat Paling Besar
-
KPK Pulangkan Alphard yang Disita dari Eks Wamaneker Noel, Kok Bisa?
-
Prabowo Singgung Kerugian Tambang Ilegal Rp300 Triliun, Gestur Bahlil Colek Rosan Jadi Sorotan!
-
Perkara Diklakson, Anggota Ormas Gebuki Warga di Kramat Jati: Dijenggut, Diseret hingga Bonyok!
-
Menkeu Purbaya Temui Pramono di Balai Kota, Apa yang Dibahas?