Suara.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendukung kebijakan PPKM Darurat untuk mengendalikan laju penyebaran virus corona. Namun, Pemkot Yogyakarta juga tetap memperbolehkan wisatawan untuk berlibur.
Dua kebijakan ini langsung mendapatkan sorotan tajam dari publik. Salah satunya dari seorang pengguna Twitter bernama Bhagavad Sambadha yang memberikan pandangannya mengenai hal tersebut.
Ia membagikan tangkapan layar dua headline berita di akunnya. Satu berjudul "Penularan Covid-19 Makin Cepat, Pemkot Yogyakarta Dukung Pemberlakukan PPKM Darurat". Lalu headline lain berjudul "Wisatawan Berlibur ke Yogyakarta Harus Bawa Surat Bebas Covid-19 dan Sudah Divaksin".
Bhagavad Sambadha lantas mengkritik tajam kebijakan Pemkot Yogyakarta yang tidak konstisten itu.
"Kepribadian ganda," tulisnya di akun Twitter @fullmoonfolks miliknya seperti dikutip oleh Suara.com, Sabtu (3/7/2021).
Kritikannya itu yang menyebut kebijakan Pemkot Yogyakarta seperti kepribadian ganda langsung mendapatkan lebih dari 4.300 tanda suka. Cuitannya itu juga telah dibagikan ulang hingga 2.200 kali oleh warganet.
Banyak warganet yang menyetujui kritikan tersebut terhadap Pemkot Yogyakarta. Mereka menilai kebijakan untuk tetap memperbolehkan wisatawan berlibur di tengah situasi gawat penyebaran Covid-19 sangat membahayakan.
"Standar ganda," sahut warganet.
"Ganda campuran," timpal yang lain.
Baca Juga: Pengendalian PPKM Darurat, 4.463 Personel Gabungan Diturunkan
"Jogja katanya zona merah, PPKM Jawa Bali. Masih sempet-sempetnya mikirin wisata. Anomali banget mikire, maju kok ke belakang," tegur warganet.
"Semua obyek wisata tutup, tapi wisatawan dipersilakan datang. Seolah-olah Pemerintah Kota Yogyakarta @PemkotJogja hendak menjual wisata pandemi di Jogja, wisatawan diajak melihat rakyat Jogja yang sedang sakit dan kelaparan diakibatkan lockdown tanpa jaminan," kritik warganet.
"Udah nggak kaget. Sebagai warga istimewa aku lebih milih ngurus diri sendiri dan keluarga. Apa yang mau diharapkan dari pemerintah wakanda yang mencla-mencle ini hihihi," sindir warganet.
"Ngapa sih gak bisa tegas cuma 2 minggu. Kasihan nakes lama gak ketemu keluarganya. Ya Allah ya gusti, gemesss," tulis warganet.
"Biasa terus nanti yang disalahkan warganya lagi. Makan cari sendiri mati ngubur sendiri. Cari rumah sakit kalau sekarat juga sendiri," keluh warganet.
"Lebih penting uang wisatawan, ngorbanin warga lokal sampai faskes gawat darurat," kata warganet.
Tag
Berita Terkait
-
Pengendalian PPKM Darurat, 4.463 Personel Gabungan Diturunkan
-
PPKM Darurat Situbondo Dikawal Ketat TNI, Polri dan Satpol PP
-
Patut Diperhatikan, Kepatuhan dan Kedisiplinan Masyarakat Supaya PPKM Darurat Efektif
-
Petugas Gabungan Lakukan Penyekatan Mulai Tengah Malam Tadi, PPKM Darurat Jakarta Dimulai
-
PPKM Darurat Berlaku Hari Ini, Berikut Daftar Mall di Tangsel yang Tutup Sementara
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Kritik Pedas Ryaas Rasyid: Jakarta yang Obral Izin, Daerah yang Dapat Banjirnya
-
Proyeksi MRT Jakarta: Target Monas Beroperasi 2027, Kota Tua Menyusul 2029
-
Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
-
Keberatan dengan Eksepsi Nadiem, Jaksa: Tak Perlu Cari Simpati dan Giring Opini
-
Prabowo Wanti-wanti Atlet Jangan Pakai Bonus untuk Hal Negatif
-
Soal SPPG Terafiliasi Pejabat, BGN: Hak Semua WNI!
-
Buntut Demo Agustus 2025 di Depan Polres Jakut, 60 Terdakwa Dituntut 1 Tahun Penjara
-
Polisi Tunggu Labfor Kasus Kematian Sekeluarga di Warakas, Tak Mau Terburu-buru Tarik Dugaan Pidana
-
Kuasa Hukum Sebut Dakwaan Lempar Batu Tak Terbukti, Jaksa Tetap Tuntut 60 Terdakwa
-
Tanggapi Survei LSI Denny JA, PKB Sebut Pilkada Lewat DPRD Bagian dari Demokrasi