Suara.com - Inisiator LaporCovid-19, Irma Hidayana mengungkap bahwa data yang kerap dipublikasikan Pemprov DKI Jakarta soal Covid-19 tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Semisal, data ranjang rumah sakit disebut pemerintah masih tersedia, namun setelah dicek ternyata penuh.
LaporCovid19 menilai pemerintah memiliki hambatan untuk terus memperbarui data soal Bed Occupancy Rate (BOR) pada rumah sakit. Itu sempat dirasakan oleh LaporCovid19 ketika membantu masyarakat yang tengah mencari rumah sakit.
"Kami kesulitan sekali ketika kami melihat sistem yang ada di Dinkes DKI Jakarta. Di situ tertulis masih terdapat sekian tempat tidur. Kami hubungi (rumah sakitnya) ternyata penuh, pasien kami (coba) untuk datang ke rumah sakit tersebut ternyata penuh," kata Irma dalam diskusi virtual yang digelar LP3ES melalui kanal YouTube, Senin (5/7/2021).
Alhasil, data yang disajikan oleh pemerintah itu sangat berbeda jauh dengan apa yang terjadi di lapangan. Selain itu, tingginya angka BOR juga dianggap hanya sebagai angka statistik.
Itu juga berlaku untuk banyaknya warga yang meninggal akibat Covid-19, dianggap sebagai angka statistik.
Menurut Irma, pemerintah sama sekali tidak menunjukkan rasa empatinya terhadap keluarga korban yang ditinggalkan.
Sedikit bercerita, LaporCovid19 pernah mendampingi pasien Covid-19 yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena tidak memiliki kendaraan roda empat, pasien tersebut dibantu untuk mendapatkan ambulans dari puskesmas.
Pihak puskesmas saat itu tidak bisa melayani. Kemudian karena pasien tersebut membutuhkan oksigen, maka kerabat dari LaporCovid19 sempat membantu meski masih tidak memadai.
"Sehingga dia harus pergi ke IGD naik sepeda motor. Itu menunggu lama setelah kami menelepon Dinkes juga sama sekali tidak ada gerakan," ungkapnya.
Baca Juga: Rumah Sakit Penuh, di Gunungkidul Banyak Pasien Covid-19 yang Meninggal Saat Isoman
Akibat kondisi carut marut tersebut, LaporCovid19 berharap pemerintah berani meminta maaf kepada masyarakat. Kemudian melakukan tindakan yang kongkrit serta berhenti untuk menarasikan kalau situasi di tengah masyarakat sedang baik-baik saja.
"Kita tidak sedang baik-baik saja. Karena pencitraan yang menjelaskan bahwa kita sedang baik-baik aja itu hanya menumbuhkan ketidakwaspadaan pada masyarakat."
Berita Terkait
-
Tak Punya Nurani, Begal Gasak Mobil Ambulans yang Baru Antar Pasien Positif Covid-19
-
Rumah Sakit Penuh, di Gunungkidul Banyak Pasien Covid-19 yang Meninggal Saat Isoman
-
Viral Artis N Positif Covid-19 Tak Mau Antigen dan Bentak Suster, Netizen: Natasha Wilona?
-
CEK FAKTA: Benarkah Pandemi Covid-19 Janggal karena Korban Semua Meninggal di RS?
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polda Metro Jaya Siagakan 5.044 Personel Gabungan!
-
Walhi Sumut Bongkar Jejak Korporasi di Balik Banjir Tapanuli: Bukan Sekadar Bencana Alam
-
Jelang Nataru, Kapolda Pastikan Pasukan Pengamanan Siaga Total di Stasiun Gambir
-
Tok! Palu MA Kukuhkan Vonis 14 Tahun Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat Gagal Total
-
Hunian Sementara untuk Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun, Begini Desainnya
-
Tragedi Tol Krapyak: Kecelakaan Maut Bus PO Cahaya Trans Tewaskan 16 Orang, Disopiri Sopir Cadangan
-
Menko Yusril Jelaskan Alasan Pemerintah Pilih Terbitkan PP Atur Penugasan Polisi di Jabatan Sipil
-
Kena OTT KPK, Kajari HSU Dicopot Jaksa Agung, Satu Anak Buahnya Kini Jadi Buronan
-
Pramono Anung Siapkan Insentif untuk Buruh di Tengah Pembahasan UMP 2026
-
Waka BGN Minta Maaf Usai Dadan Dianggap Tak Berempati: Terima Kasih Rakyat Sudah Mengingatkan