Suara.com - Kim Jong-un telah memecat puluhan pejabat karena menyebabkan "krisis" dalam perang melawan virus corona (Covid-19) dan pertempuran memerangi kelaparan yang meningkat di Korea Utara.
Korban pembersihan lalim itu termasuk anggota komite tertinggi politbiro, yang hanya memiliki lima anggota, termasuk Kim Jong Un sendiri.
"Kim Jong Un menuduh para pejabat menyebabkan insiden serius yang menimbulkan krisis besar bagi keselamatan bangsa dan rakyatnya", kata kantor berita negara Korean Central News Agency.
Kim Jong Un telah menyerukan pertemuan dengan Partai Buruh untuk menangani tidak bertanggung jawab dan ketidakmampuan kronis di antara para petinggi.
Mereka mengkritik para pejabat karena pasif dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah anti-virus di tengah pandemi yang berkepanjangan.
Pada paruh pertama tahun ini saja, diktator berusia 37 tahun itu telah mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memimpin tiga pertemuan Partai Buruh yang diperpanjang.
Dilansir laman New York Post, Rabu (7/7/2021), surat kabar resmi negara, Nodong Sinmun, telah berulang kali menerbitkan pesan peringatan dalam beberapa hari terakhir.
Sebuah artikel dari Minggu (4/7/2021), mengatakan siapa yang merupakan subjek setia menjadi lebih jelas pada saat-saat sulit.
Editorial lain hari sebelumnya memperingatkan para pejabat akan berakhir sebagai "pecundang revolusi" jika mereka gagal mempertahankan disiplin.
Baca Juga: Bikin Sedih Warga Korut, Tubuh Kim Jong Un Dilaporkan Makin Kurus
Seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada publikasi itu bahwa Kim Jong Un tidak menekan rakyat Korea Utara tetapi para pejabat tinggi.
Dia memerintahkan pembentukan departemen baru awal tahun ini untuk fokus pada pemberantasan korupsi di kalangan pejabat.
"Kim Jong Un sedang mencoba memotong suara ketidakpuasan. Sepertinya pemerintahan teror akan terus memadamkan ketidakpuasan dan kerusuhan internal," ujar seorang pembelot senior Korea Utara.
Lalim sebelumnya mengatakan ekonomi yang dikelola negara tidak dapat memberi makan warganya di tengah kelaparan yang meningkat, situasinya "menjadi tegang".
Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mengatakan negara itu hanya memiliki persediaan dua bulan tersisa.
Bagaimanapun, Kim Jong Un terus mengklaim tidak ada kasus Covid-19, meskipun mengambil keputusan lockdown ketat, termasuk penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan domestik.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!
-
Teruskan Perjuangan Kakak, Menkes Beri Beasiswa Pendidikan Dokter untuk Adik Mendiang Myta Aprilia
-
UHN dan CISDI Gandeng Harvard Medical School, Bangun Pusat Riset Kesehatan Primer di RI
-
Hanya Modal Gunting, Pemuda di Kalideres Gasak Honda Scoopy di Halaman Rumah
-
Eks Kasat Narkoba Polres Bima Digelandang ke Bareskrim, Terseret TPPU Koko Erwin
-
Sepakat Saling Memaafkan, Aksi Saling Lapor Waketum PSI Berujung Damai
-
Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Peran MRP dalam Penyusunan RPP Perubahan Kedua PP 54/2004