Suara.com - Wakil Ketua Fraksi Nasdem Willy Aditya mengatakan usulan terkait rumah sakit khusus diperuntukan untuk pejabat negara merupakan usualan yang berlebihan. Ia menilai pernyataan itu hanya akan menyakiti perasaan masyarakat.
Menurut Ketua DPP Nasdem itu usulan rumah sakit khusus pejabat juatru akan menimbulkan jurang pemisah antara pejabat dan masyarakat.
"Saya kira lebih tepat, anggota DPR untuk sama-sama menyukseskan langkah pemerintah untuk mengendalikan laju penularan Covid 19 ini. Bukan dengan usulan membangun RS yang justru menempatkan privilese yang tidak penting demikian," kata Willy kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).
Willy berujar ada banyak cara agar masyarakat termasuk anggota DPR dapat terlindungi dari pandemi Covid-19 selain menuntut pendirian rumah sakit eksklusif untuk pejabat.
Misalnya disebutkan Willy ialah promosi pembatasan mobilitas, hidup sehat dan prokes, serta mendorong tempat-tempat isolasi mandiri berbasis RT/RW dengan dukungan fasilitas yang memadai.
"Contoh gotong-royong yang ditunjukan warga saat ini seharusnya menjadi pembelajaran penting. Anggota DPR sepatutnya mendorong gotong-royong demikian dan kalau perlu ikut memfasilitasinya sesuai daerah pemilihan masing-masing," kata dia.
"Tentu sebagai anggota DPR juga perlu mendorong lahirnya kebijakan negara yang dapat menjadi payung hukum Tindakan cepat tanggap dalam masa kedaruratan bagi aparatur pemerintah," Willy menambahkan.
Minta RS Khusus Pejabat
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw, tengah mendapat sorotan tajam dari publik karena meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.
Baca Juga: Tolak Keras Usulan RS Khusus Pejabat, Mardani PKS: Covid Tidak Tebang Pilih
Pasalnya, Rosaline menuturkan banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif covid-19 tapi kesusahan mendapat ruang di RS.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Ia mengakui, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto biasa dipakai pejabat yang sakit, termasuk positif covid-19.
Tapi, menurut Rosaline, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus menyediakan RS lain untuk pejabat yang terpapar corona.
Menurut Rosaline, RS khusus pejabat itu masih wajar, karena para pejabat negara termasuk anggota DPR sudah bekerja untuk rakyat.
"Karena pejabat negaranya harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," ujar Rosaline.
Berita Terkait
-
Politisi PAN Usul RS Khusus Pejabat, Pengamat: Tak Ada Urgensinya, Tambah Beban Negara
-
PAN Sebut Usulan Rosaline Pendapat Pribadi: Justru Kami Usul Rakyat Dapat RS Pejabat
-
Tolak Keras Usulan RS Khusus Pejabat, Mardani PKS: Covid Tidak Tebang Pilih
-
Politikus PAN Minta RS Khusus Pejabat, Faisal Basri: Masih Punya Nurani Kah?
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
Pilihan
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
Terkini
-
Menyusuri Wajah Baru Rasuna Said: Lantai Bermotif, Jalur Sepeda, dan Impian Kota Ramah Pejalan Kaki
-
Heboh BEM Bersatu, FISIP Unas Bantah Keras: Kami Tak Punya BEM di Tingkat Fakultas
-
Menanti Bukti Nyata UU PPRT: Hak 4,2 Juta PRT Masih Terganjal Aturan Pelaksana
-
Kini Jadi 'Pesakitan', Tiyo Ardianto Diduga Terafiliasi Tim Pemenangan Ganjar Pranowo
-
Bukan Anti-Dialog, Pakar: Mahasiswa UGM Geruduk Forum Diskusi karena Tak Percaya Menteri Prabowo
-
Korban Hanania Travel Tembus 1.286 Orang, Kerugian Rp35 Miliar
-
Polisi Segera Gelar Perkara! Usut Laporan Firdaus Oiwobo Terhadap Eks Ketua BEM UGM Tyo Ardianto
-
Harga BBM Naik, API Sebut Kehidupan Perempuan Kian Tercekik
-
Buka Mukernas GPdI 2026, Khofifah Ajak Perkuat Kolaborasi Bangun Generasi Berkarakter
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG