Suara.com - Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Kemensos, Prof. Syahabuddin menyatakan, penyuluh sosial memiliki peran penting dalam penanganan narkotika dan zat aditif lain (napza) di Indonesia.
“Penyuluh sosial merupakan ujung tombak dalam penyampaian informasi kepada masyarakat terkait bahaya napza. Penyuluh sosial bisa memberikan edukasi dan mendiseminasi informasi, memberikan layanan responsif maupun asistensi kepada masyarakat,” kata Syahabuddin, dalam sambutannya dalam Virtual One Day Training (VODT) bertema “Waspada Penyalahgunaan Narkoba di Tengah Pandemi Covid-19”.
Sejak merebaknya pandemi Covid-19 selama 1 tahun terakhir, ternyata tidak membuat peredaran napza di Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat peningkatan yang signifikan terhadap jumlah narkoba yang diamankan oleh BNN.
Pada tahun 2021 dalam kurun waktu 3 bulan saja, BNN telah menyita 808,67 kilogram narkoba jenis sabu dan ganja sebanyak 3.462,75 kilogram. Kejadian memperihatinkan ini menjadi perhatian Kemensos yang kemudian menggelar VODT yang digelar Kemensos melalui Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos).
Training virtual yang diadakan selama 2 hari, mulai Kamis (8/7/2021) sampai Jumat (9/7/2021) menghadirkan 3 orang narasumber, yakni Brigjen Pol Drs. Iman Sumantri (Direktur Informasi dan Edukasi BNN) Vera Itabiliana (psikolog anak dan remaja LPT UI) dan Dr. Lula Kamal (dokter dan artis) sebagai narasumber pada hari ke-2.
Virtual One Day Training ini diikuti oleh 250 peserta, yang terdiri dari para Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat dan Pegawai Kemensos.
Dalam kesempatan sama, Syahabuddin juga menekankan bagaimana penyalahgunaan narkoba mampu merusak karakter sejati dari bangsa Indonesia.
“Napza adalah penyakit yang harus hilang dari Bumi Indonesia. Penyakit yang mematikan karakter orang Indonesia. Membunuh potensi-potensi pemuda kita untuk menjadi pemimpin ke depan,” kata Syahabuddin.
Baca Juga: 3 Bansos Tunai Kemensos yang Cair Juli 2021: PKH hingga BST
Berita Terkait
-
Kabar Baik! Pemerintah akan Segera Salurkan Bansos, Ini Cara Cek Penerima BST Kemensos
-
Juli Ini Pemerintah akan Salurkan Bansos, Ini Cara Cek Penerima BST Kemensos
-
Kemensos Siapkan Bansos selama PPKM Darurat dengan Libatkan Dukungan Teknologi Digital
-
Kabar Gembira! Penerima BST dan PKH Dapat Tambahan Beras 10 Kg
-
PKH Sukses Motivasi Anak KPM Bisa Kuliah Hingga Raih Beasiswa
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun