Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi polemik Vaksinasi Gotong Royong Individual atau vaksinasi berbayar yang akan digelar oleh BUMN Kimia Farma.
Budi mengatakan pemerintah hanya ingin membuka sebanyak-banyaknya opsi vaksinasi bagi masyarakat, sehingga vaksin berbayar bisa menjadi salah satu pilihan selain vaksinasi gratis dari program pemerintah dan program vaksinasi gotong royong.
"Ini merupakan opsi, apakah masyarakat bisa ambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin baik melalui perusahaan atau individu," kata Budi dalam jumpa pers virtual, Senin (12/7/2021).
Budi menjelaskan, latar belakang pemerintah menjual vaksin kepada individu ini adalah banyak pengusaha pribadi atau pengusaha kecil yang kesulitan mendapatkan akses vaksinasi gotong royong yang dikelola Kamar Dagang Indonesia (KADIN).
"Karena banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui vaksin gotong royongnya KADIN, jadi ada beberapa perusahaan misalnya perusahaan pribadi atau perusahaan kecil itu mereka juga mau mendapatkan akses ke Vaksinasi Gotong Royong tapi belum bisa masuk melalui programnya KADIN itu dibuka," jelasnya.
Selain itu, vaksin berbayar juga ditargetkan bagi warga negara asing yang berkarier di Indonesia yang juga kesulitan mendapatkan vaksinasi di tanah air.
"Ada beberapa warga negara asing yang juga tinggal di Indonesia sudah berusaha di indonesia, beraktivitas di bidang seni, kuliner, misalnya mereka juga ingin mendapatkan akses ke vaksin gotong royong itu juga bisa mendapatkan akses ke vaksin gotong royong yang individu," ungkap Budi.
Namun, Budi menyebut vaksinasi berbayar ini akan dilakukan ketika program vaksinasi gratis pemerintah dan gotong royong perusahaan sudah berjalan masif dan merata.
"Ini juga akan dimulai disaat dimana vaksin pemerintah sudah mulai masif jumlahnya," klaimnya.
Baca Juga: Vaksin Berbayar Ditunda, Syahrial Demokrat: Jangan Ditunda, Batalkan!
Kimia Farma Jualan Vaksin Mulai 12 Juli 2021
Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno Putro, mengatakan pelayanan Program Vaksinasi Gotong Royong Individu sudah bisa diakses di 8 jaringan Klinik Kimia Farma.
Harga vaksin Covid-19 yang dijual Kimia Farma ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.
Rencananya program vaksinasi berbayar ini bisa didapat mulai 12 Juli 2021, namun belakangan ditunda karena banyak menimbulkan perdebatan tentang keadilan vaksin.
Aturan vaksinasi gotong royong individu ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Adapun delapan klinik Kimia Farma yang akan menjual vaksin di tahap awal adalah:
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO